Dubes Denmark Jajaki Kerjasama Sampah Cilacap

CILACAP-Sekitar 4,4 hektar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada di Jeruklegi sudah tidak berfungsi. TPA yang mulai difungsikan sejak 1995 itu, praktis hanya 1,9 hektar saja yang masih difungsikan hingga sekarang. Hal itu terungkap dalam kunjungan dari duta besar Denmark pada Jumat (22/1) di ruang Prashanda. Dalam sambutannya, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji mengungkapkan bahwa, TPA tersebut melayani jumlah penduduk kota Cilacap sebanyak 311.977 jiwa. "Jadi baru melayani sampah dari masyarakat kota sekitar 51 persen,"ujarnya. Dengan perhitungan tersebut, pada 2017 dimungkinkan TPA Jeruklegi akan penuh dengan sampah. Ssetelah dikaji dalam penelitiannya untuk mengembangkan TPA dibutuhkan investasi yang sangat besar,"ungkapnya.     Karena selain membutuhkan waktu sekitar 15 tahun, juga akan dibutuhkan anggaran sebesar Rp 200 miliar. Ditambah menurut Tatto, untuk pengadaan lahan juga masih menjadi kendala. Dengan asumsi rata rata per hari jumlah sampah untuk wilayah kota sebesar 139 ton per harinya. Sementara tiap tahunnya, setidaknya harus menyediakan satu hektar lahan baru per tahunnya. Sehingga diperlukan solusi untuk permasalahan tersebut. Acara yang juga dihadiri oleh perwakilan dari dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pihak Holcim, dubes Denmark, serta para SKPD Pemkab Cilacap. Agenda pertemuan tersebut membahas pengelolaan sampah agar menjadi energi melalui Refuse Drived Fuel (RDF). "Dengan menggunakan metode tersebut, akan mampu menghemat anggaran dalam pengelolaan sampah sekitar Rp 3 miliar per tahun," terang bupati. Dimana dengan menggunakan metode tersebut, tidak dibutuhkan lahan baru hingga 2025. sehingga dapat memperbaiki lingkungan, karena menghilangnya gas metan dampak dari sampah. "Mampu menguapkan air, menurunkan emisi CO2, dan mengurangi bau sampah di TPA,"imbuhnya. Duta Besar Kerajaan Denmark untuk Indonesia Casper Klynge mengatakan bahwa, kerjasama dengan pihaknya tidak selamanya berlangsung melalui CSR. Kedepan Ia menginginkan agar pengelolaan sampah tersebut dijadikan peluang bisnis.     "Sehingga dicari kira kira langkah apa untuk progres kedepan,"katanya. Untuk itu Casper ingin dari pihak Kementerian LHK untuk segera dibuat kerjasama dengan pihaknya. "Memang nantinya dalam perjalanannya, akan muncul isu pembebasan lahan,"ujarnya. Maka dari itu, isu tersebut segera dicari solusi dan mampu teratasi. "Kedepan diperlukan kontrak kerjasama terkait pengelolaan sampah tersebut,"imbuhnya. Sebab, kata dia Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa, proyek tersebut sangat penting dan bisa diterapkan diseluruh Indonesia. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tuti Hendrawati Mintarsih menjelaskan, pada 2015 pernah di rapat terbatas membahas masalah sampah. Dimana melalui Menteri LHK, agar membuat rancangan presiden tentang percepatan pengelolaan sampah. "Didalamnya memuat pilot project di Indonesia untuk dijadikan energi,"bebernya. Sedangkan untuk kerjasama RDF dengan pemerintah Denmark, menjadi sistem pengelolaan sampah pertama di Indonesia. Maka ia berharap agar, proyek tersebut segera terwujud. "Karena selaras dengan keinginan dari presiden,"pungkasnya.(rez)

Sumber: