Layanan Haji dan Umroh Bakal Disatukan

REMBUGAN : Jajaran Kankemenag Purbalingga dan Bupati saat diskusi mengenai rencana PLHUT. Dok Humpro Setda Purbalingga PURBALINGGA - Saat ini pelayanan haji dan umrah di Kabupaten Purbalingga belum satu tempat. Misalnya saat mendaftar, lalu membayar ke bank dan tahapan lainnya. Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Purbalingga berencana membangun Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu (PLHUT). Kepala Kankemenag Purbalingga Muhammad Syafi' saat audiensi dengan Bupati memohon dukungan aset, Senin (13/6) di Ruang Rapat Bupati mengungkapkan, pembangunan PLHUT ini merupakan upaya mempermudah layanan. Sehingga para calon jamaah haji/umrah tidak perlu kesana kemari dalam mengurus pendaftaran. "Jika calon haji dan umrah dilayani dengan baik dan nyaman, maka indeks kepuasan jamaah semakin meningkat. Kami membutuhkan dukungan lahan hibah dari Pemkab Purbalingga,” katanya, kemarin siang. Pihaknya mengupayakan PLHUT Purbalingga akan dibangun tahun 2024. Untuk mewujudkannya, pihaknya membutuhkan lahan seluas 10 x 20 meter persegi. Setelah itu baru akan diikuti gelontoran dana dari pemerintah pusat minimal Rp 2,5 miliar untuk membangun gedungnya. “Ada aset/lahan pemkab di sebelah Kankemenag yang kini tengah dipinjam Kankemenag sebagai bagian dari kantor layanan guna membangun PLHUT. Harapannya bisa dihibahkan,” imbuhnya. Ketika ada PLHUT, tak hanya soal pendaftaran haji, pembayaran ke bank. Namun rapat-rapat, kemudian koordinasi dengan KPIH semuanya berada di satu gedung itu. Pada kesempatan yang sama, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM menyambut positif rencana pembangunan PLHUT ini. Bupati juga siap membantunya dengan menghibahkan lahan, dengan satu syarat, yakni sudah ada kejelasan pembangunannya. "Intinya kami mendukung, apalagi ini terkait penyelenggaraan ibadah haji ini adalah sesuatu yang penting, jadi memang saya mendukung sekali kalau misalnya ada PLHUT," ujar Tiwi. Bupati menyatakan siap membantu dan memberi kesanggupan menghibahkan lahan Pemda kepada Kemenag untuk keperluan pembangunan PLHUT. Ia juga berharap ketika aset sudah diserahkan harus segera dimanfaatkan untuk dibangun. https://radarbanyumas.co.id/menlu-minta-arab-saudi-tambah-kuota-haji/ "Saya minta segera direalisasikan bangunan. Karena kalau setelah dihibahkan tapi lahan tidak segera dimanfaatkan, maka akan jadi temuan BPK. Lalu agar aset ditarik kembali karena diberikan tanpa ada keperluan mendesak," tegasnya. (amr)

Sumber: