KaKankemenag Purbalingga: Calhaj Jangan Panik, Dana Haji Aman

RAKOR: KanKemenag Purbalingga saat menjelaskan soal pembatalan haji musim tahun ini. AMARULLAH NURCAHYO/RADARMAS PURBALINGGA - Batalnya pemberangkatan haji tahun ini, memunculkan banyak berita hoax. Seperti berita dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) digunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur. https://radarbanyumas.co.id/dana-haji-dipastikan-aman-tidak-untuk-infrastruktur/ Agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat, Kantor Kemenag Purbalingga menggelar rapat koordinasi, sosialisasi tentang batalnya keberangkatan haji dengan perwakilan calhaj, kemarin (9/6). “Batalnya keberangkatan haji diharapkan tidak ditanggapi dengan kepanikan oleh masyarakat,” tutur Kepala Kankemenag Purbalingga, Karsono. Karsono mengatakan, dengan menteri sudah mengumumkan pembatalan keberangkatan haji, spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat sempat membuat kegaduhan dan menimbulkan kecemasan pada calon jemaah haji. Misalnya muncul kabar hoax seperti dana haji yang dikelola oleh BPKH digunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur. Sehingga dikabarkan dana yang telah setor sudah tidak ada. Selain itu, ada juga hoax yaitu pemerintah memiliki utang penyelenggaraan haji kepada pemerintah kerajaan Arab Saudi. “Semua itu tidak benar. Dana haji tidak digunakan untuk infrastruktur dan pemerintah tidak memiliki utang terkait akomodasi dan lain-lain,” tegasnya. Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Purbalingga Khamimah menjelaskan, dana haji yang mencapai Rp 150 triliun dikelola dengan baik yang sesuai dengan syariah yang ditetapkan dan untuk kemaslahatan calon jamaah haji. Dia memberikan contoh, seharusnya calon jamaah haji membayar ongkos haji Rp 70 juta. Tapi hanya membayar Rp 35 juta lebih. Dimana ada subsidi ongkos naik haji dari pemerintah yang datang dari perputaran dana yang tiap tahunnya bisa menghasilkan Rp 7 triliun hingga Rp 8 triliun. “Itu juga untuk jamaah sendiri. Itu disubsidi dari dana haji yang dikelola yang menghasilkan Rp 7 triliun hingga Rp 8 triliun pertahun,” ujarnya. Dia meminta kepada yang hadir yaitu koordinator calon jamaah haji dari masing-masing kecamatan, untuk meluruskan kabar yang tidak benar di tengah masyarakat. Koordinator dari Kecamatan Mrebet, Sugeng Kurniawan mengaku kecewa dan sedih dengan keputusan pemerintah yang tidak mengadakan ibadah haji di tahun 2021 ini. Namun, dirinya bersama calon jamaah lain memahami apa yang dilakukan pemerintah demi keselamatan, kesehatan dan keamanan. “Kami sedih dan kecewa untuk kali kedua kami tidak bisa berangkat. Tapi kami memahami keputusan pemerintah demi keselamatan kami,” ungkapnya. (amr)

Sumber: