Program Up Land Dirintis Sejak 2017, Kini Pemkab Purbalingga Dapat Dana Hibah Ternak Kambing Rp 23,3 Miliar

PURBALINGGA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga akan meneriman dana hibah Rp 23,3 miliar dari Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian. Dana hibah yang akan digelontorkan secara multi years ini untuk pengembangan usaha ekonomi agribisnis daerah dataran tinggi atau up land. Kepala Dinas Pertanian (Dinpertan) Kabupaten Purbalingga Mukodam mengatakan, rencananya bantuan itu akan digunakan untuk mengembangkan agribisnis kambing dan lada, di wilayah kecamatan Kejobong dan Pengadegan. Dana hibah dari pemerintah pusat tersebut merupakan pinjaman luar negeri dari IsDB dan IFAD. https://radarbanyumas.co.id/kementrian-kelautan-dan-perikanan-terima-hibah-dari-pemkab-cilacap-sebesar-rp-44-miliar/ "Program up land ini sudah dirintis sejak tahun 2017. Sejak awal, proposal yang diajukan adalah untuk ternak kambing. Dipilihnya dua kecamatan itu, karena Kecamatan Kejobong dan Kecamatan Pengadegan termasuk kategori dataran tinggi dan familiar dengan ternak kambing," lanjutnya. Dia menambahkan, melalui program up land ini Dinpertan Purbalingga juga memiliki misi meningkatan popolulasi kambing khas Kejobong. "Diupayakan menjadi salah satu program up land. Agar sumber genetik lokal tetep terpelihara dilestarikan, syukur bisa dikembangkan," tambahnya. Program ini tidak hanya akan mengembangkan kambing khas Kejobong, namun juga kambing jenis lainnya. Sebab jumlah populasi kambing khas Kejobong memang masih sedikit. Dikatakan Mukodam, bantuan pemerintah ini anggarannya akan dicairkan langsung ke 32 kelompok tani penerima di 22 desa di kecamatan Kejobong dan Pengadegan. "Belanja anggaran dilakukan oleh kelompok masing-masing. Nanti proses perencananan hingga pelaksanaan didampingi oleh konsultan yang ditunjuk oleh pusat," lanjutnya. Dijelaskan, pada tahun 2021 baru dianggarkan Rp 7 milyar. Sedangkan untuk tahun berikutnya akan ada ploting anggaran sampai tahun 2024. "Saat ini baru proses perencanaan awal, dan anggarannya pun ini kan rembes ditomboki dari APBD dulu nanti baru diganti dari pemerinth pusat. Pelaksanaan lebih lanjut menunggu konsultan turun ke Purbalingga," ujarnya. (tya)

Sumber: