Dua Jabatan Bakal Dilelang

TEKEN : Pejabat terlantik menandatangani berita acara pelantikan, kemarin. AMARULLAH NURCAHYO/RADARMAS PURBALINGGA - Penataan pejabat eselon II mulai dilakukan. Senin (13/5), Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM melantik 11 pejabat eselon II. Meski demikian, masih ada beberapa jabatan yang belum terisi. Dalam penataan, ada pejabat yang dimutasi ke OPD lain, Serta ada yang menjadi staf ahli. Yakni Drs Sridadi MM menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Ir Zaenal Abidin MM menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan, R Imam Wahyudi SH MSi menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Drs Agus Winarno MSi menjadi Asisten Ekonomi Pembangunan, Kusmartadi SH menjadi Asisten Administrasi Umum, dan Tri Gunawan SH MH menjadi Seketaris DPRD. Kemudian Drs Widiyono MSi menjadi Inspektur Inspektorat, Drs Imam Hadi MSi menjadi Kepala Dinrumkim, Yani Sutrisno SSos menjadi Kepala Dinas Perhubungan, dan Drs Yonathan Eko Nugroho MHum menjadi Kepala Dinkominfo. Sementara Ir Setiyadi MSi menduduki jabatan baru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Khusus untuk jabatan Kepala Dindikbud, bupati mengatakan, sudah 16 bulan kosong. Setiadi ditunjuk menduduki jabatan tersebut setelah sebelumnya menjabat Inspektur Inspektorat. Jabatan Kepala Dindikbud kosong sejak awal Januari 2018, saat Bupati Tasdi pada waktu itu memutasi Kepala Dindikbud Heriyanto yang menduduki jabatan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD). “Dinas Pendidikan merupakan dinas yang memiliki peran penting. Sudah lama jabatan kepala dinasnya kosong, maka harus segera diisi,” tuturnya. Pemilihan nama Setiyadi menduduki jabatan, menurutnya, karena yang bersangkutan merupakan pejabat senior. Serta memiliki pengalaman karena sudah pernah menduduki sejumlah jabatan eselon II. Seperti Bapelitbangda, Inspektorat, serta DPU PR. “Saya yakin dia mampu melaksanakan tugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” ujarnya. Tiwi mengatakan, mutasi pejabat merupakan kali pertama dilakukan sejak dia menjadi bupati definitif. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang wajar. ASN dan pejabat harus siap ditempatkan dimana saja. “Dari hasil mutasi, ada sejumlah jabatan yang masih kosong. Diantaranya Kepala Bapelitbangda dan Kepala Satpol PP. Pengisian jabatan akan dilakukan melalui proses lelang,” jelasnya. (amr/sus)

Sumber: