Tim Audit Cek Kelayakan Bandara JBS

CEK : Tim AP II melakukan kunjungan ke lokasi bandara JBS, Sabtu (15/9). AMARULLAH NURCAHYO/RADARMAS PURBALINGGA - Kesungguhan Pemerintah Kabupaten Purbalingga terkait pembangunan bandara Jenderal Besar Soedirman (JBS) kembali dicek. Sabtu (15/9), Tim Audit Dewan Komisaris PT Angkasa Pura Muhammad Romli dan salah satu Direksi PT Angkasa Pura II Dedy, melakukan studi kelayakan di kompleks Bandara JBS. Kunjungan dilakukan untuk mematangkan kesiapan Bandara JBS menjadi bandara komersil di tahun 2019. Pada saat kunjungan, Romli mengatakan ingin melihat secara langsung kelayakan pembangunan bandara terutama dari sisi usaha BUMN. Dia akan melihat kesungguhan dan dukungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, khususnya terhadap rencana pembangunan bandara. “Harapannya, setelah bandara dibangun benar-benar berfungsi dengan baik dan layak secara bisnis," kata wakil pemegang saham PT Angkasa Pura. Kepala Dinas Perhubungan Imam Wahyudi yang mendampingi saat kunjungan mengatakan, dengan dibangunnya bandara JBS menjadi bandara komersil akan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya. Dikatakan, dukungan pemerintah daerah Purbalingga antara lain dengan melakukan pengadaan tanah untuk penambahan runway bandara, membuat jalan baru menuju bandara di Desa Tidu, Bukateja. Kemudian Pemkab Purbalingga juga akan mengusulkan jalur Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng Koridor 1 untuk bisa dilakukan penambahan jalur. Yaitu penambahan akses ke Bandara JBS. Penambahan jalur diharapkan dapat mempermudah penumpang untuk mobilitas dari dan ke bandara. "Kita telah melakukan studi banding di Banyuwangi terkait dengan pemanfaatan bandara sebagai sarana peningkatan pariwisata, hasilnya bisa kita tiru dan diterapkan di Purbalingga" tegasnya. Imam menuturkan, pemerintah daerah memberikan dukungan dari aspek darat seperti akses jalan dan sarpras pendukung lainnya. “Terkait pengembangan fisik bandara dari sisi udara seperti runway, terminal, apron dan lainnya, sepenuhnya kewenangan PT Angkasa Pura II, TNI AU dan Kementerian Perhubungan,” ujarnya. (amr/sus)

Sumber: