Plt Bupati Purbalingga: Anggaran Perjalanan Dinas Rawan Korupsi

Plt Bupati Purbalingga: Anggaran Perjalanan Dinas Rawan Korupsi

Waspada Penggunaan Anggaran Negara PURBALINGGA - Lima kegiatan penggunaan anggaran negara rawan korupsi. Yakni penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pajak dan retribusi, hibah dan bansos, serta perjalanan dinas. Hal itu dikatakan Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon. “Saya harap lima hal ini menjadi kewaspadaan bersama, agar ke depan jangan sampai timbul permasalahan hukum yang menjerat ASN. Kami memberi peringatan keras. Jadi jangan coba-coba melanggar aturan main,” tegas Tiwi saat memimpin apel pagi di kompleks halaman Setda Purbalingga, Senin (25/6). SALAMAN : Plt Bupati bersalaman usai apel pagi di halaman Setda Purbalingga, kemarin.AMARULLAH NURCAHYO/RADARMAS Imbauan itu sangat beralasan, karena Tiwi merujuk pemberitahuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan Tiwi juga menyampaikan Purbalingga sudah ditunjuk KPK sebagai pilot project Perencanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi, yang sudah dimulai pada tahun 2017 lalu. Ia berharap jadi action plan betul-betul dilaksanakan. “Rencana aksi yang sudah direncanakan jangan hanya sebagai ucapan dimulut, jangan sebagai kamuflase. Artinya bagaimana rencana-rencana yang sudah dibuat harus betul-betul dipahami, harus betul-betul diimplementasikan,” tambahnya. Terkait apa yang terjadi di Pemkab Purbalingga, diaukui Tiwi, masih dalam kondisi keprihatinan. Namun dia meminta hal itu tidak mengurangi semangat pelayanan kepada masyarakat. “Kondisi apapun, situasi apapun, pelayanan publik harus tetap jalan. Kejadian kemarin harus jadi pembelajaran. Termasuk untuk saya sendiri agar senantiasa waspada. Mulai hari ini dan hari-hari yang akan datang mulai harus sesuai dengan aturan, sesuai ketentuan dan on the track,” katanya. Terkait layanan pengadaan barang dan jasa, Tiwi berharap yang sudah terencana harus terlaksana sesuai jadwal. “Jadi nanti kegiatan-kegiatan yang ada di layanan pengadaan harus tetap berjalan, agar pembangunan di Purbalingga tetap bisa berlanjut. Karena sudah ada Plt Kepala Badan ULP Purbalingga,” ungkapnya. (amr/sus)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: