Bupati Purbalingga Marah di Acara Cofee Morning, Kehadiran Pejabat dan Pengusaha Minim

PURBALINGGA - Coffee Morning di Pendapa Dipokusumo, Jumat (3/6) kembali menuai kemarahan BUpati Purbalingga, H Tasdi SH MM. Panitia dianggap tidak bisa mengkonsep acara dengan baik. Pasalnya, kehadiran pejabat atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diundang dalam acara tersebut sangat minim. Bupati kecewa, karena seharusnya acara tersebut menjadi momen yang tepat, bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga dan para pengusaha di Purbalingga, baik pengusaha lokal atau PMA, untuk mengkonsep kemajuan Purbalingga dari segi perekonomian. “Saya mohon dengan hormat jangan sembarangan, kenapa bisa terjadi seperti ini. Ini koordinasinya bagaimana? Kalau kegiatan belum siap tidak usah pakai acara seperti ini, kita ketemu biasa saja. Acara ini dibiayai oleh uang rakyat, jangan sampai uang rakyat sia-sia, karena acara yang tidak terkonsep matang,” cetus bupati dengan nada tinggi. Bupati meminta, agar semua kegiatan harus diketahui output-nya. Karena semua kegiatan sudah dianggarkan dalam APBD, termasuk kegiatan coffe morning yang tengah dilaksanakan. Bupati juga meminta agar koordinasi antar instansi dan pihak terkait harus benar-benar cermat, agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Tasdi sangat berharap acara Coffe Morning tersebut, bisa menghadirkan output atau hasil yang baik bagi Kabupaten Purbalingga. Terutama dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Dia juga mengkrikit keengganan pengusah hadir dalam acara tersebut. “Jadi pengusaha jangan hanya datang ketika ada masalah atau hanya datang kalau butuh saja, akan tetapi kita harus bersama-sama diskusi menyelesaikan permasalah di Purbalingga," imbuhnya. Bupati mengadakan acara tersebut, karena ingin mengetahui permasalah apa yang menyebabkan nilai investasi di Purbalingga, tidak sebagus dulu. "Sekarang menurun, saya ingin tahu apa penyebabnya,” tambahnya . Menurutnya, jika hal seperti itu tetap terjadi, Purbalingga akan kesulitan keluar dari permasalahan kemiskinan. Karena, para pejabat dan pengusahanya tidak memiliki kepedulian terhadap permasalah yang dihadapi.Menurutnya, Pemkab Purbalingga memiliki target agar Purbalingga keluar dari jerat kemiskinan. Sehingga, sumbangsih dari pejabat dan pengusaha sangat diharapkan. Apalagi, saat ini Kabupaten Purbalingga kemiskinannya menduduki ranking satu di Eks Karesidenan Banyumas dan nomor lima se Jawa Tengah. BUpati berharap acara ke depan tidak lagi terjadi hal seperti itu. Bahkan, dia mengancam jika pengusaha tidak juga mengindahkan undangan acara tersebut. Dia tak segan-segan memberikan sanksi tegas, jika ada perusahaan yang melanggar aturan. "Kita akan cek apakah sudah membayarkan UMK sesuai yang ditentukan. Kita juga akan cek apa semua prosedur di perusahaan sudah sesuai aturan atau tidak. Jika melanggar kita berikan sanksi tegas sesuai aturan," katanya. (tya/bdg)

Sumber: