Wajib Bayar Kantong Plastik

Harga Pemerintah Rp 200, Daerah sampai Rp 5.000   JAKARTA- Jika belanja di minimarket, supermarket, dan hypermarket, kini Anda tidak bisa minta kantong plastik (tas kresek) dengan gratis. Mulai kemarin, 21 Februari, pemerintah melaksanakan uji coba wajib bayar Rp 200 per kantong plastik di 22 kota dan 1 provinsi. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebutkan, uji coba itu akan berlaku sampai enam bulan dengan evaluasi berkala tiga bulan sekali. "Jika program ini berhasil, sistem kantong plastik berbayar akan diatur dalam regulasi peraturan menteri,"  jelasnya saat menghadiri acara Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) di kawasan Bundaran HI Jakarta kemarin (21/2). Tentang kesiapan daerah-daerah, Siti menyatakan, plastik berbayar sudah diuji coba oleh 22 kota, seperti Jakarta, Bandung, Balikpapan, Makassar, dan Surabaya. "Sistemnya diatur oleh pemerintah provinsi sampai tingkat kota," terangnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan harga minimal standar Rp 200 untuk setiap kantong plastik. Namun, Siti mengakui, sejumlah kota menerapkan harga yang lebih tinggi agar masyarakat lebih terbebani dan berinisiatif untuk membawa tas belanja sendiri dari rumah. Berdasar laporan yang dia terima, Siti menyebutkan, harga kantong plastik di Makassar Rp 4.500, DKI Jakarta Rp 5.000, dan Balikpapan Rp 1.500. Siti pun menyikapinya dengan terbuka dan menghormati keputusan dari para wali kota maupun gubernur setempat. "Ini masih uji coba. Disesuaikan dengan surat edaran kita saja biar masyarakat tahu dulu," jelasnya. Meski berdasar survei yang dilakukan KLHK sebelum keluarnya kebijakan tersebut, masyarakat menyebut harga ideal kantong plastik berbayar berkisar Rp 500 -Rp 1.500. Nanti kesepakatan harga ditetapkan setelah evaluasi pada tiga bulan ke depan, yakni, 5 Juni 2016. Setelah itu, pihaknya akan mengatur mekanisme harga dan penerapannya dalam peraturan menteri. Siti menjelaskan, harga yang diajukan akan didiskusikan terlebih dahulu. "Akan dibicarakan kembali dengan ritel dan wali kota. Yang terpenting, dana itu harus kembali kepada masyarakat," ungkapnya. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mande menyatakan, para pelaku usaha ritel sangat mendukung uji coba penggunaan kantong plastik berbayar tersebut hingga Juni 2016. Dia menyebutkan, jumlah ritel modern di Indonesia mencapai 35 ribu ritel. Dari jumlah itu, anggota tetap Aprindo lebih dari 70 ribu peritel. Sekitar 12 ribu- 13 ribu merupakan basis toko modern berkonsep waralaba, seperti Alfamart dan Indomaret. "Untuk uji coba ini, kita terapkan untuk ritel modern yang paling siap maksimal. Jadi, 35 ribu gerai itu belum bisa jalan semua," terang Roy. Begitu pula jumlah kota yang akan mengimplementasikan kebijakan pemerintah itu. Dari rencana 22 kota, diakui Roy, baru 17 kota yang akan memulai uji coba tersebut. Kota-kota itu tersebar sampai ke Indonesia Timur. "Tidak semua kota kelihatannya siap. Jadi, baru bisa sebagian dari 22 kota. Ya, sekitar 12 kota- 17 kota yang mulai uji coba,"  jelas dia. Adapun tujuan pengenaan biaya plastik tidak untuk membebani masyarakat mengeluarkan uang lebih dalam membeli plastik, tetapi untuk mengurangi limbah kantong plastik. Roy mengatakan, satu kantong plastik dihargai Rp 200. Harga tersebut dinilai masih terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat.     "Kenapa Rp 200? Biar terjangkau dulu lah. Masyarakat tidak terasa dengan harga ini dan bisa diterima semua kalangan serta lapisan masyarakat," tegas dia. Dia berharap uji coba sekaligus sosialisasi itu dapat diterima masyarakat. Namun, apabila kebijakan kantong plastik berbayar belum teredukasi dengan baik, Roy meminta kepada pemerintah agar pelaksanaan aturan tersebut dapat mundur hingga akhir tahun ini. "Kalau belum teredukasi dengan baik karena masih ada polemik di masyarakat, sekiranya memungkinkan, peraturan menteri ini jangan langsung dijalankan. Tapi, dimundurkan sampai akhir tahun," pinta Roy Sementara itu, Chief Change Officer Greeneration Indonesia Mohammad Bijaksana Junerosano sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk mendukung Indonesia dalam pengurangan limbah sampah plastik. "Akhirnya, usaha kami para komunitas, pegiat, dan masyarakat didukung pada tahun ini," jelasnya dengan semangat kemarin (21/2) di Jakarta. Hal senada dilontarkan Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Menurut dia, nominal Rp 200 per bungkus, sepertinya, belum akan mendorong konsumen untuk tidak menggunakan kantong plastik. Oleh karena itu, Tulus meminta pemerintah dalam hal ini KLHK untuk mengevaluasi secara rutin kebijakan tersebut. Dia menyarankan evaluasi dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.         "Sehingga penerapan plastik berbayar benar-benar bisa menjadi disinsentif bagi konsumen. Tapi, tentu tetap memperhatikan aspek daya beli konsumen ya,"  tutur Tulus. Di sisi lain, Tulus mendesak pemerintah untuk bersikap adil dan balance kepada produsen. Dia meminta produsen turut diberi disinsentif agar tidak rakus dengan konsumsi plastik saat berproduksi. Selain itu, mereka diwajibkan menarik dan mengumpulkan bekas kemasan plastik di pasaran yang jelas-jelas merusak lingkungan. "Produsen juga wajib membuat kemasan dan bungkus plastik yang mudah diurai oleh lingkungan dan bisa digunakan ulang. Sehingga pengurangan plastik ini bisa lebih terasa hasilnya," ungkapnya. Sementara itu, gerakan HPSN juga disambut di daerah. Sidoarjo me-launching program Sidoarjo Zero Waste di gedung serbaguna GOR Delta tadi malam (21/2). Lewat program tersebut, Sidoarjo meneguhkan diri sebagai kota pertama di Indonesia yang siap bebas dari sampah. Komitmen itu melibatkan anak muda. Dalam launching tersebut, ribuan anak muda memadati gedung yang digunakan arena basket tersebut. Hadir pula Bupati Saiful Ilah bersama Wakil Bupati Nur Ahmad Syaifuddin. Bupati Saiful Ilah mengatakan, Sidoarjo Zero Waste adalah program yang sangat bagus. Dia sangat mendukung kegiatan yang baru pertama dilakukan itu. Saatnya anak muda ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. "Generasi muda harus menjadi pelopor dalam memerangi sampah. Mereka tidak boleh hanya diam ketika melihat lingkungannya kotor," terang dia. Selama ini, banyak orang yang hanya bisa mengeluh dan menyalahkan pemerintah. Ketika sampah menumpuk, mereka hanya mengomel. Kerjanya hanya berkeluh kesah. Menurut ayah empat anak itu, budaya tersebut harus diubah. Bukan saatnya lagi warga Sidoarjo hanya mengeluh. "Terutama anak muda. Mereka harus berada di garda paling depan untuk mengajak masyarakat," kata dia. (lus/mia/wir/c6/kim)

Sumber: