Barlingmascakeb Masuk Zona Merah Kemiskinan

   PURWOKERTO- Ini tantangan besar bagi lima kabupaten yang tergabung di Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen). Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut ada 15 kabupaten di Jawa Tengah yang masuk zona merah kemiskinan. Yang membuat miris, lima kabupaten  di Barlingmascakeb, semuanya masuk zona merah kemiskinan Jateng. Gubernur menyampaikan hal tersebut saat pelantikan serentak 17 bupati/walikota di Jateng, Kamis lalu.  Dasarnya ialah data BPS Jateng yang menunjukkan ada peningkatan jumlah penduduk Jateng periode September 2014-Maret 2015. 15 kabupaten yang masuk zona merah yakni Wonosobo, Kebumen, Brebes, Purbalingga, Rembang, Pemalang, Banjarnegara, Banyumas, Sragen, Demak, Klaten, Purworejo, Cilacap, Grobogan, dan Blora. Sementara, Bupati Purbalingga Tasdi yang baru dilantik saat dihubungi koran ini, Jumat (18/2) kemarin,  mengatakan, prosentase kemiskinan di Purbalingga mencapi 20,53 persen. Tasdi menyebut,  mengurangi angka kemiskinan merupakan prioritas yang akan dilaksanakan. “Hal tersebut juga tertuang dalam visi dan misi kami. Kami akan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Purbalingga,” tandasnya. Berdasar data yang ada, prosentase kemiskinan di 15 kabupaten zona merah ialah Blora 14,64 persen, Grobogan (14,87 persen), Cilacap (15,24 persen), Purworejo (15,44 persen), Klaten (15,60 persen), Demak (15,72 persen), Sragen (15,93 persen), Banyumas (18,44 persen), Banjarnegara (18,71 persen), dan Pemalang (19,27 persen). Selain itu juga Purbalingga (20,53 persen), Brebes (20,82 persen), Rembang (20,97 persen), Kebumen (21,32 persen), serta Kabupaten Wonosobo (22,08 persen). Terpisah,  Bupati Banyumas, Ir H Achmad Husein mengaku masih sangsi terhadap hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah. Pasalnya, selama ini pertumbuhan ekonomi di Banyumas dinilai cukup baik jika dibandingkan kabupaten lain. "Dari sisi pertumbuhan ekonomi kita di atas rata-rata Jateng dan nasional, bahkan inflasi Banyumas terendah di Jateng," kata Husein saat dihubungi Radarmas, Kamis (18/2). Husein mengatakan, pihaknya akan berupaya mencari kebenaran data tersebut. Selain itu, Husein juga akan mencari titik kelemahan Banyumas. Hal itu nantinya akan dijadikan acuan untuk pembenahan dan perbaikan menuju Banyumas yang lebih baik. Sejauh ini, Husein mengaku belum mengetahui kriteria miskin yang ada di BPS. Untuk itu pihaknya akan mencari tahu sebelum melangkah lebih lanjut. "Justru saya sedang cari tahu apa yang menyebabkan Banyumas termasuk kategori miskin. Kriterianya nanti saya tanyakan dahulu," pungkasnya. Dari Cilacap,  Kepala Bappeda Cilacap Indro Cahyono beralasan masuknya Cilacap menjadi kabupaten kota dikarenakan banyaknya jumlah penduduk. Di bawah kepemimpinan Bupati Tatto Suwarto Pamudji, dia akan mengupayakan tiga langkah strategis dalam pengurangan angka kemiskinan. Yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta pengurangan biaya pendidikan dan kesehatan. "IKM sebagai bagian penting dalam perkembangan industri lokal,"ujarnya. Upaya tersebut dikuatkan dengan adanya SK bupati yang didalamnya memuat produk unggulan cilacap. Dirinya optimis meski sudah menghadapi MEA, produk unggulan tersebut akan mampu bertahan, hingga mengurangi angka kemiskinan. "Capaian Angka Kemiskinan 14,21 persen sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),"paparnya. Saat ditanyakan bagaimana program kerja jangka pendek, menengah, dan panjangnya, Indro hanya mengandalkan pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). "Kalau ditingkat Bakorwil, prestasi kita sudah bagus," tuturnya. Dari Banjarnegara, Bupati Banjarnegara Sutedjo Slamet Utomo mengatakan, program Keluarga Harapan digadang efektif menurunkan angka kemiskinan. Bupati  menaruh harapan besar kepada pendamping dan operator PKH agar melaksanakan program sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Sosial. "Dalam melaksanakan validasi data nantinya pendamping dan operator PKH harus benar-benar valid , jangan sampai fiktif, harus tepat sasaran dan obyektif," katanya. Pendamping dan operator PKH juga harus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik. Baik dengan aparat desa, kecamatan, Puskesmas, sekolah dan Kantor Pos serta keluarga miskin itu sendiri. (tya/why/rez/drn/dis)

Sumber: