Menko Luhut: Urutan Teratas Penurunan Mobilitas Wilayah Jateng di Banjarnegara, Kudus, Purbalingga, Boyolali,

Pemerintah Banyumas tambah titik dan jam Penyekatan dan Penutupan jalan Protokol dalam kota Purwokerto_Warga bermain bola di jalan Soeharso Purwokerto yang ditutup (7/7). Foto Dimas/Radar Banyumas JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa–Bali menargetkan penurunan mobilitas warga di Jawa Tengah (Jateng) dan Jogjakarta minimal sebesar 30 persen. https://radarbanyumas.co.id/pemkab-purbalingga-wacanakan-tiga-hari-di-rumah-saja-mulai-jumat-hingga-minggu-ini/ Hal itu disampaikan Luhut rapat koordinasi (rakor) Implementasi PPKM Darurat di Jateng dan Jogjakarta. https://radarbanyumas.co.id/tutup-total-dengan-barikade-ini-data-lengkap-jalan-yang-disekat-dan-ditutup-total-di-kota-purwokerto/ "Saya mau coba kita menyampaikan monitoring harian efektivitas PPKM Darurat Jateng dan Jogjakarta. Saya mulai dengan penurunan mobilitas di keduanya mengalami kenaikan sekitar 15 persen, namun itu masih di bawah target. Saya harap pencapaian penurunan mobilitas harus minimal 30 persen, kalau bisa 50 persen," kata Menko Luhut seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (7/7). Menko Luhut menjelaskan, terjadi peningkatan penurunan mobilitas warga di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng). Berdasar urutan teratas, penurunan mobilitas terjadi di Banjarnegara, Kudus, Purbalingga, Boyolali, Banyumas, dan Grobogan. Penurunan mobilitas warga dipantau melalui Google Traffic, Night Light NASA, dan Facebook Mobility. Penurunan mobilitas warga disebut perlu dilakukan untuk bisa menekan penularan Covid-19. Berdasar analisis, dibutuhkan penurunan mobilitas warga sebesar 30 persen untuk Covid-19 varian Alpha dan 50 persen untuk varian Delta, agar jumlah kasus Covid-19 dapat menurun. "Jadi apa yang dibikin Kapolda dan Pangdam saya akan cek. Kita harus bisa di atas 30 persen penurunan mobilitas, dengan paling baik 50 persen. Kalau makin lama penurunannya, makin lama pula ini terjadi dan makin payah ekonomi kita. Presiden memerintahkan jangan lama-lama mengenai masalah ini," ujar Menko Luhut. Menanggapi hal tersebut, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jateng untuk bisa menurunkan mobilitas warga. "Kami telah rapat dengan gubernur mengenai solusi yang bekerja di sektor esensial dan kritikal yaitu akan diberikan surat keterangan bekerja, dan kami sudah briefing bersama Kapolres, Dandim, dan pihak terkait telah memerintahkan daerah kabupaten/kota untuk mendata kantor atau tempat yang merupakan esensial dan kritikal untuk memberikan surat keterangan kepada karyawannya untuk dapat dipetakan," kata Kapolda Luthfi. Peran Apindo Dibagian lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima laporan masih ada perusahaan yang menyuruh karyawannya bekerja melebihi persentase maksimal yang diperbolehkan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Untuk itu Ganjar akan berkomunikasi dengan asosiasi pengusaha agar aturan bisa dilaksanakan dengan baik guna memutus rantai persebaran Covid-19. "Tadi diingatkan saja oleh pemerintah pusat bagaimana sektor esensial dan kritikan bisa melaksanakan kebijakan (PPKM Darurat) dengan baik. Untuk Jawa Tengah saya sudah bicara dengan APINDO agar perusahaan atau industri membantu menjaga prokes," katanya usai rapat dengan Menko Maritim dan Investasi secara virtual di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (7/7). Ganjar menceritakan ia masih menerima laporan bahwa ada satu perusahaan sektor keuangan yang masih bekerja penuh. Dari informasi yang diterima Ganjar, bos dari perusahaan itu menyuruh karyawannya untuk berangkat kerja dan membawa dua pakaian. "Jadi kalau ada pemeriksaan karyawannya disuruh ganti baju dan jadi customer. Ini cerita sepenggal saja sih. Artinya kita musti taat lagi. Intinya kita mau mengurangi mobilitas. Kalau kerja, apalagi sektor keuangan sudah banyak menggunakan teknologi informasi dan digital, maka dari rumah kan bisa. Kita mau mengingatkan itu," kata Ganjar. Ganjar menjelaskan, sesuai aturan, perusahaan atau industri besar dengan jumlah karyawan yang besar karyawan yang boleh masuk hanya 50 persen. Maka dari itu komunikasi dengan Apindo diharapkan dapat mendorong pelaksanaan aturan dengan baik. "Kita butuh bantuan mereka. Kita ngomong lebih dulu agar nanti peringatan ini segera ditindaklanjuti. Kita sudah menyiapkan dari dinas perindustrian dan tenaga kerja untuk nanti menyambangi ke industri-industri itu apakah kemudian pelaksanaan WFO/WFH sesuai dengan persentase yang ada," jelas Ganjar. Selama PPKM Darurat diberlakukan, Jawa Tengah baru bisa menekan penurunan mobilitas sampai 17 persen. Jumlah itu masih jauh dari target 30-50 persen. Artinya mobilitas masyarakat di Jawa Tengah masih tinggi. "Mobilitas kita di Jateng targetnya bisa turun sampai 30 persen. Aturan itu kan berlaku seluruh Jawa dan Bali jadi kita musti bicara diinduknya, di hulunya. (Warga) ini kerja di mana, kalau kemudian harus wira-wiri dengan mengikuti ketentuan tidak apa-apa. Kalau 50 persen yang masuk kan bisa ditekan," kata Ganjar. (jpc)

Sumber: