Kunjungan DPRD Jateng ke Banjarnegara, Evaluasi Program Pangan dan Kemiskinan

BANJARNEGARA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Isu ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan menjadi sorotan, saat Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan ke Banjarnegara, Jumat (24/4/2026).

Dalam pertemuan bersama Wakil Bupati Banjarnegara, Wakhid Jumali, pembahasan difokuskan pada sejauh mana program dari pemerintah provinsi benar-benar mampu menjawab kebutuhan daerah.

Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Zainuddin mengatakan, kunjungan kerja ini dilakukan untuk mengecek pelaksanaan program strategis yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi di Banjarnegara.

“Kami melaksanakan kunjungan kerja untuk memantau perkembangan program strategis daerah dan memastikan penganggaran maupun pelaksanaannya tepat sasaran,” ujarnya.

BACA JUGA:Anggaran Transfer Turun Rp 165 M, Pemkab Banjrnegara Prioritaskan Infrastruktur dan Data Kemiskinan

Salah satu pembahasan utama adalah sektor pertanian. Menurut Zainuddin, posisi Banjarnegara sebagai basis pertanian di Jawa Tengah membuat sektor ini tak bisa dipisahkan dari agenda pembangunan daerah.

“Ketahanan pangan itu urusan vital karena menyangkut perut rakyat. Peran Banjarnegara sebagai sentra pertanian harus terus diperkuat,” katanya.

Dia menilai, sektor pertanian bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah jika didukung sistem yang lebih baik, mulai dari kebijakan hingga penguatan program di lapangan.

Selain pangan, isu kemiskinan juga menjadi sorotan. Menurutnya, sinergi program antara provinsi dan kabupaten harus diarahkan agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.

BACA JUGA:Banjarnegara Mantap Jadi Lumbung Pangan, Surplus Beras Capai 40 Ribu Ton

“Kalau program berjalan tepat, kesejahteraan meningkat dan kemiskinan bisa ditekan,” ujarnya.

Wakhid menyebut, kunjungan ini penting karena daerah membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah provinsi, terutama untuk persoalan yang tak bisa diselesaikan sendiri oleh kabupaten.

“Intervensi provinsi sangat dibutuhkan untuk membedah persoalan daerah lebih dalam, terutama kemiskinan dan ketahanan pangan,” katanya.

Dia juga menyinggung pentingnya pendekatan pembangunan berbasis kebutuhan, bukan pembagian yang seragam.

Sumber: