Hitung-hitungan PAD, Lebih Baik Banyumas Dimekarkan 2 Wilayah Saja?

Pemekaran Banyumas memang menjadi solusi untuk men-sejahterakan masyarakat, namun ditakutkan bisa juga sebagai sarana politis. PURWOKERTO - Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas, baik eksekutif ataupun legislatif, telah sepakat untuk menjadikan Kabupaten Banyumas menjadi sebanyak 3 daerah otonom. 3 daerah otonom tersebut meliputi Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Banyumas Barat. Pengamat Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Dr. Bambang Tri Harsanto, M.Si., yang juga menjadi Dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman, menuturkan, tujuan dari pemekaran wilayah menjadi titik berat. "Setahu saya, pemekaran wilayah tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tujuan akhirnya itu. Misal tidak sampai itu, setidaknya mendekatkan Pemerintah dengan masyarakat," tuturnya. Baca juga : Wayang Golek Banyumas Punah, 2 Kesenian Lainnya Menyusul Akan tetapi, pihaknya juga tak menampik adanya potensi tujuan politis yang mewarnai kebijakan tersebut. Diungkap olehnya, pemekaran itu berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. "Ada 3 syarat bisa dimekarkan, yaitu syarat administratif, syarat teknis, dan fisik kewilayahan," tambahnya. Pertimbangan besar daerah menjadi otonom ialah dari aspek ekonomi, mamu atau tidaknya daerah tersebut apabila dilakukan pemekaran. "Anggaran kan ada APBD dan PAD. Mestinya, presentasi PAD terhadap APBD itu semakin besar. Sedangkan Banyumas, tahun 2019, presentasi PAD terhadap APBD itu 18,57%," terangnya. Hal tersebut tergolong bagus, sebab rata-rata kabupaten atau kota di Indonesia hanya berada di kisaran 8 - 12% saja. Menurutnya, akan menjadi sangat ideal apabila tujuan dari pemekaran wilayah itu untuk kesejahteraan. Akan tetapi, untuk sampai titik tersebut, selain susah, juga mengukurnya susah. Dirinya mengungkap, sebenarnya Banyumas jika dilihat dari sisi ekonomi bagus. Akan tetapi, tidak terjadi pemerataan. Hal tersebut yang perlu diperbaiki, sehingga tidak terjadi ketimpangan antar daerah. Baca juga : Ditarik Sumbangan, Orang Tua Laporkan Sekolah di Lapak Aduan Banyumas "Mungkin maksudnya, dipecah agar merata, tidak timpang. Namun, kalau tidak punya modal, biayanya dari mana? Jangan sampai, ketika daerah baru mau meningkatkan PAD, bukannya men-sejahterakan rakyat, malah membebani rakyat," pungkasnya. Baginya, ketimbang 3 wilayah yang dilakukan pemekaran, alangkah akan lebih baiknya jika cukup 2 wilayah saja. (mhd)

Sumber: