Bupati Cilacap Tegaskan Tidan Ada Jual Beli Jabatan, Proses Pengisian JPTP Bersih dan Terbuka
Ilustrasi pelantikan JPTP di lingkup Pemkab Cilacap oleh Bupati beberapa waktu lalu.-DOK JULIUS/RADARMAS-
CILACAP, RADARBANYUMAS.CO.ID - Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menegaskan tidak ada praktik jual beli jabatan dalam proses pengisian delapan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang baru saja selesai.
Penegasan ini disampaikan, setelah muncul isu yang menyebut adanya setoran atau “kantong kresek” dalam proses bidding tersebut.
Syamsul dengan tegas membantah rumor itu. Ia memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan tanpa ada permainan uang di belakang layar.
"Ini sekali lagi, tidak ada jual beli jabatan. Satu rupiah pun, lewat siapa pun, tidak ada dalam proses bidding delapan jabatan ini. Saya menjamin itu," ujarnya, Senin 01 Desember 2025.
BACA JUGA:Proses Pengisian JPTP di Cilacap Tanpa Intervensi, Bupati: Yang Tak Mampu Siap Tersingkir
Menurut Syamsul, kabar negatif yang beredar seharusnya diklarifikasi langsung, bukan langsung dipercaya. Ia meminta masyarakat tidak mudah termakan isu yang belum jelas kebenarannya.
"Kalau ada yang menyampaikan fitnah, ya mestinya ditanya dulu ke saya. Saya sampaikan langsung, tidak ada satu rupiah pun lewat siapa pun," tegasnya.
Syamsul mengatakan, komitmen menjaga birokrasi yang bersih bukan hanya menjadi pegangan dirinya, tetapi juga kesepahaman dengan Wakil Bupati. Ia memastikan lima tahun ke depan Cilacap bebas dari praktik jual beli jabatan.
"Saya komitmen dengan Mbak Wabup. Tidak ada jual beli jabatan, dan kalau ada sistem yang masih kurang baik, akan kita perbaiki," tambahnya.
BACA JUGA:Proses Pengisian JPTP di Cilacap Tanpa Intervensi, Bupati: Yang Tak Mampu Siap Tersingkir
Terkait proses seleksi, Bupati menyebut semuanya dilakukan sesuai aturan, termasuk pengisian jabatan yang akan kosong seperti Kepala Bappeda yang memasuki purna tugas pada 1 Januari 2026.
Ia juga menjelaskan, beberapa posisi lain masih dalam proses administrasi dan pelaporan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Targetnya minggu pertama atau maksimal minggu kedua Desember sudah selesai," pungkasnya. (jul)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

