Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat, Suara Perubahan Indonesia 2025

RADARBANYUMAS.CO.ID - Gerakan "17+8 Tuntutan Rakyat" belakangan menjadi sorotan di media sosial dan ramai diperbincangkan publik. Sejumlah influencer ternama seperti Jerome Polin, Andovi Da Lopez, JS Khairen, hingga Cania Citta Fathia turut mengunggah seruan ini, membuatnya trending di berbagai platform.

Abigail Limuria sebagai salah satu penggagas menjelaskan bahwa 17+8 Tuntutan Rakyat adalah rangkuman dari berbagai aspirasi yang selama ini sudah disuarakan. Menurutnya, tuntutan tersebut disusun agar lebih mudah dipahami publik sekaligus menjadi prioritas untuk dijawab pemerintah.

Abigail menambahkan, susunan tuntutan ini merupakan hasil dari desakan 211 organisasi masyarakat sipil, YLBHI, PSHK, hingga suara warganet yang banyak disampaikan lewat kolom komentar dan unggahan media sosial. Termasuk di dalamnya adalah petisi "12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi dan Keadilan" yang telah mengumpulkan puluhan ribu tanda tangan.

Selain itu, masukan dari aksi buruh, organisasi mahasiswa, dan akademisi hukum juga menjadi bagian dari penyusunan rangkuman ini. Abigail menegaskan bahwa gerakan 17+8 bukanlah pengganti aspirasi yang sudah ada, melainkan penyatuan suara rakyat agar lebih lantang terdengar.

BACA JUGA:Aktivitas di Kantor DPRD Cilacap berangsur Normal, Fokus Pembersihan Gedung Pasca Kerusuhan

Simbol Warna dan Dukungan Publik

Gerakan ini semakin populer dengan hadirnya simbol "Brave Pink" dan "Hero Green". Warna pink melambangkan keberanian seorang perempuan berjilbab pink yang menghadapi aparat saat aksi, sementara hijau mewakili pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang menjadi korban jiwa.

Simbol warna tersebut menyebar luas di media sosial dengan banyak warganet mengubah foto profil mereka menjadi bernuansa pink dan hijau. Aksi solidaritas ini dianggap sebagai bentuk dukungan visual yang kuat, layaknya simbol pergerakan global lainnya.

Isi 17 Tuntutan Utama

Rangkaian 17 tuntutan rakyat ditujukan langsung kepada Presiden, DPR, Polri, TNI, partai politik, hingga kementerian ekonomi. Beberapa poin penting mencakup penarikan TNI dari pengamanan sipil, pembentukan tim investigasi independen, transparansi gaji DPR, serta penghentian kekerasan terhadap demonstran.

Selain itu, ada desakan agar DPR membekukan kenaikan tunjangan, partai politik menjatuhkan sanksi bagi kader bermasalah, dan Polri membebaskan demonstran yang ditahan. Sementara TNI diminta kembali ke barak, dan pemerintah diminta memastikan upah layak serta melindungi buruh dari PHK massal.

BACA JUGA:Imbas Demo Ricuh, ASN Banyumas Lepas Atribut Dinas

Tambahan 8 Tuntutan Lanjutan

Tidak hanya berhenti pada 17 poin, rakyat juga menuntut delapan langkah jangka panjang dengan tenggat waktu satu tahun. Poin tersebut mencakup reformasi besar-besaran di DPR, partai politik, perpajakan, hingga pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor.

Tuntutan juga menekankan reformasi di kepolisian agar lebih humanis, mengembalikan TNI ke barak tanpa pengecualian, memperkuat Komnas HAM, serta meninjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan. 

Dengan demikian, 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi simbol konsolidasi aspirasi masyarakat yang ingin perubahan nyata. Suara rakyat bersatu, tuntutan perubahan kini semakin lantang.

Sumber: