Kejagung Panggil 24 Saksi Kasus Jiwasraya, 10 Nama Dicekal

JAKARTA – Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terus bergulir. Ini sejalan dengan proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung). Kabar terakhir korps Adhiyaksa itu bakal memeriksa 24 petinggi perusahaan plat merah tersebut setelah melakukan pencekalan terhadan 10 nama yang berpotensi menjadi tersangka. Lalu siapa saja 10 nama yang terseret dan yang telah dicekal itu? Mereka yakni Mereka HR, DH, HP, NZ, DW, GL, GR, HD, BT dan AS. Dan ternyata, 10 nama itu belum cukup. Kemungkinan bakal penambahan nama-nama yang diduga terlibat dalam skandal yang merugikan keungan negara. ”Sudah kita kirimkan surat untuk pencekalan. Ada 10 nama yang tidak bisa ke luar negeri. Keputusannya dibuat tadi malam, mempertimbangkan beberapa aspek yang menguatkan” ungkap Kajagung Burhanuddin usai pelantikan pejabat Kejati dan eselon II di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, kemarin (27/12). Tidak menutup kemungkinan 10 nama yang dicekal, menjadi tersangka. Ini sejalan dengan proses penyidikan yang dilakukan tim dari Kejagung. ”Ada potensi (tersangka,r ed). Nanti tunggu saja. Setelah kuat kita sampaikan ke rekan-rekan, ingat, kedepankan asas praduga tak bersalah ya,” tandas Burhanuddin. Penegaskan Burhanuddin itu pun selaras dengan penegasan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Adi Toegarisman. Ia menyebut sejumlah pihak secepatnya bakal diperiksa. ”Sudah dijadwalkan (pemeriksaan, red). Ya mingu depan sudah ada pihak-pihak yang kita pangil. Ya mungkin Senin dan Selasa,” jelasnya. Totalnya, sambung Adi ada 24 orang yang bakal diperiksa. ”Ya tadi yang saya sebutkan, mulai minggu depan sudah dimulai. Ada juga sekitar tanggal 6, 7, dan 8 Januari 2020, teman-teman nanti bisa langsung memantau,” jelasnya. Adi memastikan 10 nama yang telah dicekal pun sudah dijadwalkan untuk diperiksa. Dan tidak menutup kemungkinan ada unsur pejabat dan direksi Jiwasraya. ”Nanti kan ketahuan siapa saja. Yang pasti 10 inisial itu sudah dijadwalkan dalam pemeriksaan,” jelasnya. Jika merujuk data Kementerian BUMN, periode 2005-2018, beberapa inisial tersebut merupakan bagian dari manajemen Jiwasraya. Inisial DW misalnya, ditengarai adalah Djonny Wiguna (DW), Komisaris Utama dan Komisaris Independen Jiwaraya. Dalam sesuai situs BUMN, Djonny adalah sarjana ekonomi lulusan Universitas Indonesia ini memiliki banyak pengalaman di industri asuransi. Lahir di Jakarta, 12 Agustus 1951, Djonny Wiguna memiliki pengalaman sebagai direksi maupun komisaris di berbagai perusahaan yang bergerak di berbagai lembaga keuangan, perusahaan teknologi informasi, serta konsultan independen. Djonny juga menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sejak Januari 2009 , ditunjuk oleh Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya di jajaran managemen juta ada nama Muhammad Sapta Murti (MSP) yang menempati posisi Komisaris Jiwasraya. MSP merupakan pria jebolan Fakultas Hukum Trisakti pada tahun 1983, MSP melanjutkan pendidikannya ke program Magister di Reading University, United Kingdom tahun 1994 dan Magister Kenotariatan Universitas Indonesia pada tahun 2003. Menjadi Komisaris PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) pada September 2008. Saat ini Muhammad Sapta Murti juga menjabat sebagai Deputi Bidang Perundang-Undangan Kementerian Sekretariat Negara. Untuk jajaran direksi ada Hendrisman Rahim (HR) sebagai Direktur Utama Jiwasraya. Pria ini kelahiran Palembang, 18 Oktober 1955. Hendsrisman menjabat sebagai Direktur Utama PT. Asuransi Jiwasraya (Pesero) pada tanggal 15 Januari 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Kep-14/MBU/2008 tanggal 8 Januari 2008 tentang Pergantian Direksi BUMN. Lalu ada sosok Hary Prasetyo atau berinisial HP. Dia merupakan Direktur Jiwasraya. Inisial HP disebut dalam penegasan Kajagung. HP lahir di di Cimahi, 5 Maret 1970, Hary menjabat sebagai Direktur Keuangan Jiwasraya pada tanggal 15 Januari 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Kep-14/MBU/2008 tanggal 8 Januari 2008 tentang Pergantian Direksi BUMN. Pria ini merupakan lulusan Master of Business Administration (MBA), jurusan General Business, City University, Portland - Oregon, USA, 1997 dan Bachelor of Business Administration (BBA), jurusan Finance, Pittsburg State University, Pittsburg - Kansas, USA, 1993 ini, sebelum menjabat di Jiwasraya menjalani karir profesionalnya di industri pasar modal selama lebih dari 10 tahun. Setelah itu ada De Yong Adrian (DYA), yang posisinya juga sebagai Direktur Jiwasraya. Lahir di Samarinda, 08 Agustus 1961. Menjabat sebagai Direktur Pemasaran Jiwasraya pada tanggal 15 Januari 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Kep-14/MBU/2008 tanggal 8 Januari 2008 tentang Pergantian Direksi BUMN. Lalu Muhamad Zamkhani (MZ) pososi Direktur Jiwasraya. Orang ini memiliki latar belakang sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian BUMN, pria yang lahir di Magelang Tahun 1966 ini mengawali karirnya di Direktorat Jenderal Moneter, Direktorat Pembinaan BUMN Tahun 1990. Lulusan Universitas Gadjah Mada Fakultas Ekonomi Akuntansi, melanjutkan studinya di Rutgers University, Graduate School of Management di New Jersey USA pada Tahun 1992. Di tahun 2015 sesuai dengan SK Kementerian BUMN Nomor SK-226/MBU/11/2015 dan sesuai dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Test), Muhamad Zamkhani menjabat sebagai Direktur Jiwasraya. Selain mereka, ada juga pihak swasta yang disebut-sebut turut dicekal oleh Kejaksaan Agung. Dua nama yang beredar antara lain Benny Tjokro dan Heru Hidayat. Dalam rapat dengar pendapat dengan DPR terungkap, manajemen lama menempatakan dana nasabah Jiwasraya pada saham-saham gorengan yang dikelola Heru Hidayat dan Benny Tjokorosaputri seperti PT SMR Utama (SMRU), Tranda Maritim (TRAM), Inti Agri Resources (IIKP), Hanson Internasional (MYRX) dan Rimo Internasional Lestari (RIMO) serta Capitalink Invesments alias MTFN. Saat ini, Hendrisman menduduki jabatan di perusahaan asuransi yang berafiliasi dengan PT Pool Advista Finance Tbk, 1 dari 14 perusahaan manajer investasi yang mengelola dana investasi Jiwasraya. Adapun Hary Prasetyo kini di kantor staf Presiden Jokowi. Menanggapi perkembangan kasus Jiwasraya, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono menegaskan, Presiden telah mengetahui informasi beredarnya sejumlah nama atau inisial yang dicekal oleh Kejagung. Istana, dipastikan tidak akan mengintervensi proses yang dilakukan. Yang pasti, sambung Dini, Presiden Joko Widodo menanggapi hal-hal yang menyeruak ke kepermukaan. Salah satunya memberi penegasan bahwa kasus Jiwasraya Presiden tidak menyalahkan Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas kasus yang menimpa Jiwasraya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo bilang masalah Jiwasraya sudah lama terjadi sejak 10 tahun lalu. Keterangan itu dimaksudkan untuk masalah yang telah lama terjadi dan cukup kompleks. "Presiden Jokowi tidak menyalahkan siapa-siapa. Beliau hanya menyampaikan fakta bahwa masalah Jiwasraya sudah terjadi sejak lama," ujar Dini . Berdasarkan masalah tersebut perlu waktu dalam penyelesaian kasus Jiwasraya. Dini bilang pemerintah telah meminta Menteri BUMN dan Menteri Keuangan untuk mencari solusi. Upaya penegakan hukum pun telah dilakukan terkait kasus Jiwasraya. Dengan koordinasi Kejaksaan Agung, 10 orang yang dinilai terkait kasus Jiwasraya telah dicekal. "Jadi solusi bisnis berjalan, penegakan hukum juga berjalan. Pemerintah terus mencari formula untuk memperbaiki kondisi yang ada salah satunya membentuk holding BUMN asuransi. Langkah itu diambil untuk memperbaiki arus kas Jiwasraya dan menjaga kepercayaan pemegang polis,” ungkapnya. (lan/fin/ful)

Sumber: