Erma Ingatkan Soal Moratorium Ekspor Biji Nikel

Kondisi perekonomian nasional rata rata tumbuh pada angka 5,1% dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut kondisinya lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah mengalami _resesi_. Tentu saja diharapkan akan bisa mendorong perekonomian daerah. Perkembangan ekonomi daerah akan sejalan dengan perkembangan penerimaan sektor perpajakan daerah. Badan anggaran DPR RI melakukan kunjungan kerja ke provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 11-13 Desember untuk melihat realisasi perekonomian serta mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai potensi perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan. Anggota badan anggaran DPR RI Siti Mukaromah berpandangan bahwa Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang terus berkembang dan memiliki prospek tinggi dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,0 hingga 7,4% di tahun 2019. Pada tahun 2020 mendorong konsumsi domestik perlu dijaga untuk terus memacu perekonomian, terutama pada momen hari besar nasional dan pilkada serentak di 13 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Lebih lanjut, anggota DPR RI kelahiran Banyumas tersebut menyoroti akan pentingnya mengantisipasi percepatan moratorium ekspor biji nikel pada tahun 2020, karena itu adalah merupakan kontribusi ekspor terbesar provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai kepentingan pendapatan negara maupun daerah, diharapkan dalam urusan pajak dapat tersinergikan dengan pihak lain agar smelter-smelter yang ada dapat dipastikan terus berjalan serta jangan lupa untuk terus mempertahankan kualitas hasil produksi nikelnya. Perempuan yang akrab disapa Mba Erma tersebut juga mengapresiasi anggaran pendidikan provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 yang direncanakan mencapai 41,59% dari belanja daerah, Erma berharap agar anggaran itu diarahkan untuk pendidikan vokasi sebagai upaya membentuk insan trampil di Sulawesi Selatan. Selain itu juga mendorong agar pemerintah provinsi memberikan perhatian lebih kepada sekolah-sekolah dan guru-guru swasta agar pendidikan dapat berkembang secara merata, tegasnya. Hal yang tak luput dari perhatian anggota DPR RI yang juga duduk di komisi VI tersebut adalah persoalan pengembangan UMKM dan pasar tradisional. Menurutnya pemerintah provinsi Sulawesi Selatan harus memberikan fokus dan pendampingan kepada UMKM juga pasar tradisional. Sulawesi Selatan memiliki kurang lebih 1 juta UMKM dan banyak diantaranya memiliki keunikan dengan hasil lautnya, saya mendorong juga akan terbentuk dan terjalinnya kemitraan-kemitraan baru dari usaha besar dengan UMKM di Sulawesi Selatan, pungkasnya.

Sumber: