Erick Bersih-Bersih BUMN, Semua Deputi dan Sesmen Dicopot

JAKARTA – Tak ada pilihan bagi Menteri BUMN Erick Thohir untuk mempertahankan mayoritas jajaran direksi yang bercokol di seluruh perusahaan milik negara. Gerakan yang dilakukan Bos Mahaka ini pun tergolong senyap, meskipun manuvernya sempat terbaca. Salah satu sinyal itu dengan hadirnya nama Chandra Hamzah mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang kini terus mendapatkan penentangan dari internal PT Pertamina (Persero). Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono menyayangkan langkah Erick Thohir, yang membabat habis deput-deputi dan sesmen di tubuh BUMN. ”Ini justru akan membuat Erick tidak punya bahan untuk melanjutkan program di BUMN yang selama ini menopang perekonomian nasional, khusus dalam mendukung program pembangunan infrastruktur Presiden Joko Widodo,” terang Arief, kemarin (19/11). Dengan keterlibatan BUMN dalam program infrastruktur Joko Widodo telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional bisa bertahan di kisaran lima persen. ”Contohnya banyak. Seperti pembangunan LRT Bogor- Jakarta. Di situ swasta nasional maupun asing tidak berani masuk ke proyek tersebut karena secara buku proyek tersebut tidak bankable,” ungkapnya. Namun PT Adikarya, pihak kontruksi yang mendapat dukungan kementerian BUMN berani mengambil proyek tersebut walau keuangannya harus berdarah darah. ”Jelaskan, artinya memang ada keterwakilan. Nggak selamanya buruk,” imbuhnya. Kinerja Pupuk Indonesia, misalnya selama BUMN dipimpin Rini Soemarno juga memberikan ketersediaan pupuk bagi petani saat masa tanam, dan tidak ada kelangkaan pupuk subsidi. ”Jadi babat habis deputi dan sesmeneg di BUMN akan banyak dampak yang negatif bagi Erick, untuk membuat BUMN jauh lebih baik kinerja. Pada akhirnya deviden disetor ke pemerintah akan semakin menurun,” terang Arief yang dipertegas dalam pesan singkatnya. Mantan Pegawai Merpati Air ini menambahkan, kabar babat habis semua deputi dan sesmen BUMN diduga ada masukan ke presiden. ”Mungkin ada hal yang salah di sini. Dan jujur saja agak menyesatkan, yaitu dianggap selama ini deputi dan sesmen yang mengendalikan jajaran direksi di BUMN. Padahal semua pengendalian BUMN selama lima tahun terakhir ya atas arahan meneg BUMN. Ingat lho,” timpalnya. Terpisah pengamat Hukum dan Tata Negara Yusdiyanto Alam mengatakan, jika langkah itu sejalan dengan aturan dan UU maka sah-sah saja. Publik saat ini sudah penat dengan kebijakan yang pada dasarnya belum dinikmati sepenuhnya. ”Kalau babat habis itu sejalan dengan semangat. Dan mekanisme, jalankan. Publik juga mau lihat hasilnya. Soal perombakan itu biasa,” tandasnya. Di luar tatanan aturan, Dosen Hukum di Universitas Lampung ini menambahkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok punya sentuhan yang bisa membenahi masalah di badan usaha milik negara (BUMN). ”Kalau ada yang menganalogikan sentuhan Ahok layaknya Midas, seorang raja dalam mitologi Yunani yang terkenal dengan sentuhan emas. Dia pun mencontohkan Holding BUMN Perkebunan, PTPN, yang menurutnya perlu transformasi radikal. Perusahaan itu sudah lama bergelut dengan kesulitan internal yang tidak terselesaikan,” ucapnya. Sementara itu Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai, jika holding sebuah perusahaan yang selama ini kinerjanya negatif ke depan diharapkan lebih baik. ”Kelemahan PTPN misalnya, banyaknya fasilitas pabrik yang sudah tua sehingga tidak efisien. Belum lagi keterlambatan dalam replanting. Untuk itu dibutuhkan ekuitas besar untuk investasi baru terkait hal di atas,” urainya. Diperlukan juga leadership yang kuat untuk melakukan change management, sehingga semangat PTPN bisa lebih kompetitif dalam bersaing di market. ”Soal calon Dirut BUMN bisa dari mana saja, tidak harus dari internal. Jadi bisa dari eksternal sepanjang memang dianggap dibutuhkan dan bisa bekerja dengan cepat. Terutama terkait aspek integritas, visionary leadership dan kemampuan execution yang handal," terangnya. Urusan otak-atik susunan direksi di lima BUMN strategis kabarnya bakal dirampungkan akhir tahun ini. Kementerian BUMN menargetkan penetapan direksi di PLN, Pertamina, Bank Mandiri, BTN, dan MIND ID (Inalum) dilakukan pada Desember. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan, banyak orang atau tokoh yang akan direkrut untuk memperkuat perusahaan pelat merah di Indonesia. ”Jadi, ini akan membangun kepercayaan publik terhadap BUMN karena yang kita tarik adalah tokoh-tokoh yang diakui kredibilitasnya,’’ jelasnya. Disinggung soal Chandra, Arya mengatakan, bakal menduduki posisi di BUMN perbankan. Tetapi, sayangkan dia lagi-lagi enggan membeberkan lebih jauh apakah di Bank Mandiri atau BTN. ”Kan kursi direksi dua bank BUMN lowong. Pak Menteri sudah ada kualifikasi bagi calon pimpinan BUMN. Ya lihat saja nanti, kemungkinan awal Desember semua sudah clear,” singkatnya. Seperti diketahui Chandra sebelumnya sempat yang datang menaiki skuter matik besutan Italia, Piaggio, bertemu Erick Thohir dengan didampingi Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo pada pukul 09.00 WIB. Pertemuan selama dua jam tersebut membahas persoalan hukum yang menghambat BUMN untuk terus maju serta pembenahan untuk meminimalkan korupsi dalam jabatan BUMN. Sebelum Chandra, salah satu sosok yang gencar diperbincangkan untuk menjadi calon pimpinan BUMN adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Mantan gubernur DKI Jakarta tersebut diproyeksikan masuk ke PLN atau Pertamina. Bersih-bersih BUMN memang gencar dilakukan Erick Thohir. Pihaknya mencopot semua jabatan deputi dan sekretaris menteri di Kementerian BUMN. Sejumlah deputi itu memang diangkat di era Menteri BUMN Rini Soemarno. Bahkan, sekretaris kementerian dijabat Imam Apriyanto Putro sejak 2013 di era Menteri BUMN Dahlan Iskan. (fin/ful)

Sumber: