Foto Pegawai KPK Ikut Demo Tersebar Luas

FIN/RADARMAS TERSEBARJAKARTA– Foto yang menunjukkan dua anggota Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) beredar di media sosial. Keduanya diduga tengah mengikuti aksi unjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi UU KPK bersama mahasiswa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9). Keduanya diduga adalah Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang dan pegawai KPK Lakso Anindito. Foto tersebut pun viral di media sosial. Dalam foto tersebut juga disematkan kalimat tudingan bahwa anggota WP menunggangi aksi demonstrasi menolak revisi UU KPK. Menanggapi hal ini, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, anggota WP KPK yang mengikuti unjuk rasa, merupakan hal wajar. Namun, ia membantah tuduhan bahwa WP KPK menunggangi aksi unjuk rasa tersebut. “Siapa pun yang menyampaikan pendapatnya selama itu bukan sebuah kejahatan maka itu adalah bagian dari proses demokrasi,” ujar Febri, Minggu (29/9). Hal ini lantaran, kata dia, kedatangan mereka tanpa didasari tindakan atau pun niat menunggangi atau menghasut pendemo saat itu. Melainkan, semata memberikan dukungan secara moril. Ia pun meminta kepada siapa pun yang mengunggah informasi di media sosial untuk menyaring kembali temuannya sebelum disebarkan kepada publik. Apalagi oleh pihak yang tidak mencantumkan indentitasnya secara jelas. “Suara-suara atau bahkan mungkin ada pihak-pihak yang tidak jelas identitasnya, anonim, buzzer atau sejenisnya menyampaikan informasi-informasi yang tidak benar sebaiknya itu disaring,” tandasnya. Fajar Indonesia mendapatkan foto tersebut dari akun @K1ngPurwa yang mengunggahnya di Twitter. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi baik dari Rasamala dan Anindito. Sebelumnya, foto tersebut juga disematkan dalam surat terbuka yang ditulis oleh seseorang tanpa identitas mengenai kondisi internal KPK terkait revisi UU. Ia megaku sebagai pegawai yang telah mengabdi selama 10 tahun. Menurut sang penulis, pada demontrasi beberapa waktu lalu, WP KPK lebih memilih untuk berjuang dengan cara mencari dukungan ke semua universitas, akademisi, dan tokoh nasional serta bahkan ikut turun ke lapangan. Padahal, dirinya lebih memilih aksi penolakan UU KPK baru hasil revisi dengan cara wajar dan konstitusional. Ketika diklarifikasi, Penasihat WP KPK Nanang Farid Syam memastikan bahwa surat kaleng itu adalah hoaks, berdasarkan surat tanpa nama yang jelas. “Sumbernya saja tidak jelas, jadi tidak layak informasinya,” ujar Nanang ketika dikonfirmasi. Sementara itu, Ketua WP KPK Yudi Purnomo enggan berkomentar banyak. Alasannya, surat terbuka itu tidak terdapat kejelasan, seperti tak ada nama penulis surat dan isinya yang tidak mencerminkan kenyataan. “Pegawai yang mana? Kecuali ada namanya,” jawab Yudi. Yudi mengatakan surat terbuka tersebut bukan kali pertama yang menyasar pihaknya. Sebelumnya juga beredar foto pertemuan WP KPK dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di kantin gedung KPK. Di dalamnya, dikatakan bahwa mereka sedang membicarakan perihal rangkaian aksi menolak pelemahan KPK. “Lagian itu kan udah (serangan) ke sekian,” kata Yudi. Selain itu, dia menyebut serangan terhadap pihaknya juga dibungkus dengan berbagai cara. Salah satunya adalah menciptakan narasi isu taliban yang dinilainya gagal. Yudi, yang juga merupakan penyidik KPK, menegaskan pihaknya sampai saat ini masih solid. Perihal surat terbuka itu, dia mengaku hal itu belum tersebar di internal lembaganya. Pun, aku dia, rekan-rekannya tidak menaruh perhatian sedikit pun terhadap hal-hal seperti itu. “Masih (solid) lah,” Yudi mengakui.(riz/gw/fin/acd)

Sumber: