Dari 150 Kuota Formasi PPPK Tenaga Kesehatan di Purbalingga, Separuhnya Diperuntukkan Perawat Honorer

Dari 150 Kuota Formasi PPPK Tenaga Kesehatan di Purbalingga, Separuhnya Diperuntukkan Perawat Honorer

FORMASI: Bupati Tiwi saat menegaskan formasi ASN PPPK untuk perawat di Purbalingga, Minggu 28 April 2024.-Prokompim Setda Purbalingga untuk Radarmas-

 

PURBALINGGA,RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Tahun 2024 ini, Pemkab Purbalingga memiliki formasi 150 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) tenaga kesehatan. Sebanyak 68 formasi diperuntukkan bagi perawat yang saat ini masih berstatus honorer agar menjadi ASN PPPK.

 

Hal itu dipastikan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, Minggu 28 April 2024 saat acara HUT Ke 50 Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), di Pendapa Dipokusumo.

 

"Tahun 2024 kita punya formasi 150 PPPK untuk tenaga kesehatan, 68 diantaranya untuk perawat," tegas Tiwi.

 

Bupati berharap alokasi 68 formasi tersebut bisa menjadi peluang bagi para perawat di Purbalingga yang masih berstatus honorer untuk menjadi ASN. Disebutkan saat ini masih ada 155 perawat yang masih berstatus honorer BLUD baik di RSUD maupun Puskesmas.

BACA JUGA:Jelang Laga Perdana Persibangga vs Persikas di Grup D Liga 3 Nasional, Maluku FC Mengundurkan Diri

BACA JUGA:Dua Petahana Absen, Evaluasi Existing Pembentukan Panwascam Pilkada 2024 Hanya Diikuti 52 Perserta

"Tentunya jumlah alokasi formasi ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran karena Pemkab Purbalingga selalu memastikan seluruh hak-hak PPPK terpenuhi, mulai dari gaji pokok, tunjangan fungsional, jasa pelayanan, serta peningkatan gaji berkala," tambahnya.

Pemkab Purbalingga melalui Bupati tetap berkomitmen untuk terus memberi alokasi PPPK untuk formasi perawat. Meski demikian butuh waktu dan dilakukan secara bertahap untuk mengakomodir seluruh perawat honorer yang ada.

"Persiapkan dengan baik agar bisa sukses dalam seleksi. Mekanisme seleksi ASN dilakukan oleh pemerintah pusat," rincinya.

Dia juga mengajak PPNI senantiasa terus bersinergi dengan pemerintah. Khususnya dalam mengentaskan permasalahan kesehatan maupun meningkatkan derajat kesehatan di Purbalingga.

BACA JUGA:Penanganan Permanen Tebing Klawing Bancar Mulai Ada Titik Terang

BACA JUGA:Bupati Tiwi: Kades Harus Andil Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem di Purbalingga

Ia menyebutkan sejumlah prestasi diraih Purbalingga berkaitan dengan kesehatan. Mulai dari kasus stunting yang ditekan hingga jadi 11,78 persen kabupaten bebas Frambusia, kabupaten ODF (Open Defecation Free) dan meraih Universal Health Coverage (UHC).

"Kita saat ini masih punya PR untuk menekan angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB)," ujarnya.

Ketua DPD PPNI Purbalingga, Supriyatno menyampaikan sejumlah aspirasi dari para anggota PPNI di Purbalingga. Salah satunya Pemkab Purbalingga diharapkan memperbanyak kuota seleksi ASN (PNS/PPPK) khususnya untuk tenaga perawat.

"Harapan kami seluruh anggota yang masih honorer bisa terjaring semua. Termasuk juga perawat yang menjadi pendamping di desa," ungkapnya. (amr)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: