Bansos Dinilai Tidak Tepat Sasaran

Bansos Dinilai Tidak Tepat Sasaran

RAPAT - Pimpinan Komisi II DPRD Kabupaten Tegal saat rapat koordinasi dengan OPD, baru-baru ini. (YERI NOVELI/RADAR SLAWI)--

SLAWI - Bantuan sosial (Bansos) yang digelontorkan dari pemerintah pusat ke daerah dinilai tidak tepat sasaran. Masih banyak warga miskin yang belum menerima bantuan tersebut.

Sebaliknya, bantuan justru diterima oleh warga mampu. Seperti yang terjadi di beberapa desa di Kabupaten Tegal.

"Iya, memang ada beberapa desa yang pembagian bansosnya tidak tepat sasaran," kata Ahmad Yadi (32), salah satu warga di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Senin (22/4).

Dia menuturkan, bansos berupa beras sebanyak 10 kilogram yang dibagikan ke masyarakat sebelum Pemilu 2024 lalu, sebagian diterima oleh masyarakat mampu. Mereka memiliki rumah bagus, bahkan juga kendaraan roda empat.

Sedangkan para janda dan masyarakat tidak mampu, cenderung tidak mendapatkan. Padahal, mereka sangat membutuhkan bantuan tersebut.

"Kemarin pas pembagian beras, dilakukan oleh pihak pemerintah desa. Tapi pembagiannya tidak tepat sasaran," tutur Ahmad.

Dia mengaku tidak tahu apakah nama-nama penerima manfaat didata sendiri oleh pemerintah desa, atau langsung dari pemerintah pusat. Sejatinya, nama diusulkan dari tingkat bawah melalui tim yang sudah dibentuk.

"Kemungkinan usulan penerima manfaat dari desa, tapi kenapa yang dapat bantuan malah orang-orang yang mampu," ucapnya.

Terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Tegal Khujatul Islam menyarankan agar pemerintah desa melakukan pendataan ulang terhadap masyarakat yang tidak mampu. Tentunya, data tersebut akan berubah setiap tahun karena ada yang sudah meninggal dunia atau berpindah rumah.

Menurutnya, tujuan pendataan ulang supaya bansos yang digelontorkan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun daerah bisa tepat sasaran.

Dirinya tak menampik, memang ada beberapa aduan dari masyarakat jika pendistribusian bansos tidak tepat sasaran.

Banyak keluarga penerima manfaat (KPM) yang diabaikan. 

"Karena itulah, saya minta agar warga miskin didata kembali," tukasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: