Komisi IV DPRD Audiensi Evaluasi Pelayanan MBG

PURWOKERTO, RADARBANYUMAS.CO.ID - Komisi IV DPRD Kabupaten Banyumas, menggelar audiensi terkait dengan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 22 September 2025. Dalam audiensi itu beberapa poin menjadi catatan seperti masih ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi, sampai dengan pelayanan MBG yang mesti terus dilakukan peningkatan. 

Ketua Komisi IV  Dukha Ngabdul Wasih mengatakan, audiensi tersebut merupakan wujud dari responsifnya DPRD Kabupaten Banyumas terhadap aduan dari masyarakat terkait MBG. 

"Ini responsif DPRD terhadap masalah viralnya kasus MBG yang memang kurang layak konsumsi di daerah Cilongok itu," kata dia. 

Dalam audiensi itu ia sebut, mengundang perwakilan dari Badan Gizi Nasional, serta seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Kabupaten Banyumas, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, serta Dinnakerkop UKM, dan Kemenag. 

BACA JUGA:Hanggar Sampah Cilongok Kurang Tenaga

"Kita undang juga untuk bisa kita koordinasi dan Alhamdulillah hari ini menghasilkan, sesuatu yang positif untuk Banyumas. Kita akhirnya bisa memonitoring juga dan kita akhirnya banyak tahu juga kondisi di lapangan seperti apa," jelasnya. 

Menurutnya, selama ini pelaksanaan program MBG masih minim pengawasan dari DPRD. Kasus di Cilongok ia ambil sebagai contohnya. 

"Untuk SPPG bermasalah di Gunung Lurah, Cilongok itu sementara diberhentikan operasionalnya. Selanjutnya juga saya sudah juga berpesan kepada koordinator dapur yang memang produksi lebih dari 3.000 kita untuk diberi notice, karena dapur andaikan dia lebih dari 3000 produksinya itu akan rawan masalah juga," paparnya. 

Berikutnya, ia juga menyoroti soal distribusi agar lebih dipercepat lagi. Ini dilakukan untuk memastikan makanan masih layak konsumsi pada saat sampai, ke penerima manfaat. 

BACA JUGA:Pedagang Jajanan Keliling Sampaikan Kekhawatiran ke Pengelola Dapur MBG di Tambak

"Hari ini juga saya tadi sudah tekankan ke BGN agar Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, untuk lebih bisa diberikan ruang ruang komunikasi  terkait untuk pengawasan, juga untuk BGN. Karena manfaat ini yang menerima adalah anak-anak kita, anak-anak Banyumas," ujarnya. 

Lanjut, audiensi tersebut juga sebagai upaya pencegahan. Ia menekankan, jangan sampai kasus misalnya ada keracunan itu terjadi di Banyumas. 

"Kita tidak mau seperti itu. Kita perketat pengawasan dari dprd untuk Banyumas biar program ini lancar. Berjalan terus sesuai harapan, jadi masyarakat sukacita untuk bisa menerima ini," paparnya. 

Sementara itu, Kepala SPPG Brobahan Luky Ayu Parwatiningsih menyampaikan, pihaknya sudah mendengar dan mencatat semua hasil pada audiensi itu. Pihaknya berkomitmen untuk terus berbenah dalam memberikan layanan MBG. 

Sumber: