Bawaslu Purbalingga Paparkan Program 2026, DPRD Belum Dapat Data Capaian Pengawasan
Komisi I DPRD Purbalingga menerima audiensi Bawaslu dalam pembahasan program kerja 2026.-Dok. Humpro DPRD Purbalingga-
PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Audiensi Komisi I DPRD Purbalingga dengan Bawaslu Purbalingga menyoroti satu persoalan utama: minimnya data capaian pengawasan yang disampaikan.
Paparan program kerja 2026 yang disampaikan Bawaslu dinilai belum diimbangi dengan data kuantitatif terkait hasil pengawasan sebelumnya.
Ketua Bawaslu Purbalingga Misrad menyampaikan sejumlah agenda strategis di luar tahapan pemilu.
"Program-program tahun 2026 meliputi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pengembangan pengawasan partisipatif, serta optimalisasi kegiatan kehumasan," jelasnya.
BACA JUGA:Bentengi Politik Uang, Bawaslu Purbalingga Gandeng SMKN 1 Kutasari Didik 1.300 Pemilih Pemula
Namun, paparan tersebut tidak disertai angka pelanggaran yang ditangani, tingkat penyelesaian kasus, maupun indikator keberhasilan program.
Kondisi ini membuat fungsi evaluasi dalam forum audiensi belum berjalan optimal. DPRD belum memperoleh gambaran konkret terkait efektivitas pengawasan Bawaslu di lapangan.
Ketua Komisi I DPRD Purbalingga Padang Kusumo menegaskan pentingnya forum sebagai ruang evaluasi.
"Pertemuan ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi bersama," ujarnya.
BACA JUGA:Pastikan Akurasi Data Parpol, Bawaslu Purbalingga Lakukan Safari Pengawasan
Namun, tanpa data capaian yang terukur, evaluasi berpotensi hanya bersifat normatif. Padahal, di luar tahapan pemilu, Bawaslu memiliki ruang untuk memperkuat kualitas pengawasan berbasis data.
Minimnya transparansi capaian ini juga menyulitkan publik dalam menilai kinerja lembaga pengawas demokrasi tersebut.
Tanpa indikator jelas, deretan program yang disusun berisiko hanya menjadi rutinitas administratif, bukan instrumen pengawasan yang berdampak nyata.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
