Kebijakan untuk Guru dan Siswa Madrasah Diusulkan ke DPRD, Kemenag Dorong Dukungan Daerah

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID – Persoalan kesejahteraan guru madrasah dan minimnya bantuan untuk siswa kembali mengemuka dalam audiensi antara Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Purbalingga dan Komisi III DPRD Purbalingga, Rabu (12/11) lalu.

Kankemenag Purbalingga hadir lengkap, dipimpin Kepala Kankemenag Zahid Khasani bersama Kasubbag TU Sudiono, Kasi Pendidikan Madrasah Wisnu Sudarman, serta Pelaksana Seksi Pendidikan Madrasah Naelul Fauzi.

Naelul menjelaskan, kebutuhan akan kebijakan daerah yang lebih berpihak pada guru madrasah semakin mendesak. Meski APBD telah mengalokasikan anggaran untuk gaji guru madrasah, jumlah penerimanya masih sangat terbatas.

"Harapannya ada kebijakan lokal yang mendasar pada guru madrasah. Saat ini memang sudah ada alokasi APBD untuk gaji guru madrasah. Tetapi baru sekitar 354 yang menerima dari total 2.461 guru," katanya.

BACA JUGA:PGSI Ungkap Nasib Guru Madrasah, DPRD Kawal Aspirasi ke Banggar

Ia juga menyoroti minimnya bantuan untuk siswa madrasah melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Regulasi PIP merupakan kebijakan pusat yang tidak bisa diubah daerah, sehingga solusi alternatif perlu dipikirkan.

"Untuk PIP yang tidak bisa diubah dari regulasi pusat, diharapkan ada semacam alokasi dari pemerintah daerah. Dari alokasi pusat yang ada di Kemenag memang sangat minim," ujarnya.

Sebagian guru madrasah swasta sudah mulai menerima tunjangan profesi guru dari pusat, namun jumlahnya masih belum sebanding dengan kebutuhan.

Naelul menegaskan, Kemenag Purbalingga mendukung penuh aspirasi guru madrasah. Ia berharap kebijakan pusat dan dukungan daerah dapat berjalan beriringan demi peningkatan kualitas pendidikan madrasah di Kabupaten Purbalingga. (alw)

Sumber: