Fraksi DPRD Dukung Raperda APBD 2026 Dibahas Lanjut

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Purbalingga menyatakan dukungan untuk membahas lebih lanjut Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.

Pandangan umum fraksi disampaikan dalam rapat paripurna, Selasa (21/10), yang dihadiri Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani.

Sebelumnya, Raperda APBD 2026 telah diserahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga melalui Wakil Bupati dalam rapat paripurna sehari sebelumnya. Secara umum, seluruh fraksi menyetujui agar pembahasan dilanjutkan ke tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banggar).

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, In’am Birohmatillah, menyebut Raperda telah disusun sesuai aturan yang berlaku, baik dari sisi format maupun sistematika isi. Pihaknya mengapresiasi langkah Pemkab dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi, pembaruan data, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola PAD.

BACA JUGA:Raperda APBD 2026 Diserahkan, Pendapatan Daerah Diproyeksikan Naik 3,47 Persen

"Kami berharap upaya tersebut dilakukan secara terprogram dan terarah, serta ada antisipasi agar tidak terjadi kebocoran dalam pelaksanaannya," ujarnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti adanya perubahan angka alokasi transfer ke daerah sebagaimana surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu. Juru bicara fraksi, Khodirin, meminta Pemkab melakukan sinkronisasi data fiskal secara menyeluruh sebelum penetapan APBD.

"APBD bukan sekadar angka, tapi cermin keberpihakan pemerintah terhadap nilai kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat. Setiap rupiah harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan memperluas belanja birokrasi," tegasnya.

Fraksi PKB juga mendukung program Alus Dalane, namun berharap pemerataan wilayah tetap jadi perhatian tanpa mengorbankan sektor pendidikan keagamaan seperti Madrasah Diniyah (Madin), TPQ, pesantren, dan sekolah swasta.

BACA JUGA:Gaji PPPK Paruh Waktu Baru Dianggarkan Tahun 2026

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kenaikan pendapatan daerah sebesar 3,47 persen dibanding APBD 2025 menunjukkan kinerja keuangan Pemkab makin baik. "Kenaikan ini memberi ruang lebih untuk membiayai program pembangunan, khususnya infrastruktur," kata juru bicara fraksi, Niken Hindianingsih.

Dari Fraksi Partai Golkar, sorotan tertuju pada inovasi sumber pendapatan baru. Idrus Anjasmoro meminta penjelasan tiga inovasi penerimaan daerah non-tradisional yang diandalkan Pemkab tahun depan.

"Apakah target ini sudah memperhitungkan potensi dari digitalisasi retribusi dan optimalisasi aset daerah?" tanyanya.

Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti kenaikan laba BUMD yang hanya 1,23 persen dan mendorong peningkatan kontribusi dividen BUMD agar lebih optimal.

Sumber: