Banner v.2

Purbalingga Posisi ke-7 Kabupaten Termiskin di Jawa Tengah

Purbalingga Posisi ke-7 Kabupaten Termiskin di Jawa Tengah

Kepala BPS Purbalingga, Slamet Romelan.-Alwi Safrudin/Radarmas-

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga kembali mencatat penurunan signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Purbalingga, tingkat kemiskinan pada 2025 tercatat sebesar 12,55 persen, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 14,18 persen atau menurun 1,67 persen.

Kepala BPS Kabupaten Purbalingga, Slamet Romelan, mengatakan, capaian ini membuat posisi Purbalingga dalam peringkat kemiskinan di Jawa Tengah membaik.

"Kalau pada 2023 Purbalingga masih di urutan kelima, tahun 2024 di posisi enam, dan tahun 2025 ini menjadi urutan ketujuh," ungkapnya.

Meski angka kemiskinan menurun, Slamet menegaskan, hal itu belum tentu berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 

BACA JUGA:Tingkatkan Kualitas Data Pertanian, BPS dan Dinpertan KP Gelar FGD

"Penurunan kemiskinan tidak selalu berarti masyarakat makin sejahtera. Tapi, kesadaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya semakin tinggi. Di sisi lain, BPS juga terus meningkatkan keakuratan pencatatan data," jelasnya.

Selain kesadaran masyarakat, penurunan kemiskinan juga dipengaruhi oleh bantuan pemerintah yang secara bertahap mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.

Lebih lanjut, Slamet menjelaskan, indikator kemiskinan tidak hanya dilihat dari persentase kemiskinan (P0), tetapi juga kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2).

"P1 menggambarkan jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Di Purbalingga, nilainya 1,57, artinya kemiskinan di sini tergolong dangkal," jelasnya.

BACA JUGA:Ini Tiga Desa di Banyumas yang Dibidik Sebagai Desa Cantik Oleh BPS

Sementara itu, P2 atau keparahan kemiskinan menunjukkan ketimpangan di antara masyarakat miskin. "Nilainya 0,3 persen, jadi variasinya kecil," tambah Slamet.

Menurutnya, kelompok miskin di Purbalingga masih bisa dientaskan melalui program bantuan pemerintah, meskipun kemampuan pemerintah tetap terbatas.

Ia juga menyoroti faktor lapangan kerja sebagai elemen penting dalam pengurangan kemiskinan. "Pekerjaan menghasilkan pendapatan untuk konsumsi. Tapi konsumsi tak hanya berasal dari pendapatan, bisa juga dari pemberian, pensiun, atau bahkan berutang," katanya.

Slamet menegaskan, penurunan pengangguran memang tidak selalu otomatis menurunkan kemiskinan. Namun secara teori, ketika pengangguran menurun dan penyerapan tenaga kerja meningkat, maka angka kemiskinan cenderung ikut menurun. (alw)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: