Keseriusan Eksekutif Dipertanyakan

PANDANGAN UMUM : Anggota DPRD Partai Gerinda DPRD Kebumen, Sri Susilowati, membacakan pandangan umum fraksi pada sidang paripurna, Jumat (14/6).IMAM/EKSPRES Terkait Serapan APBD KEBUMEN-Fraksi Gerindra DPRD Kebumen mempertanyakan keseriusan eksekutif dalam pelaksanaan pembangunan. Sebab serapan anggaran APBD tahun anggaran 2018 Kebumen dinilai kurang optimal. Di sisi lain, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD juga cukup tinggi yakni mencapai Rp 200 miliar lebih. Belanja Daerah Kabupaten Kebumen tahun angaran 2018, sebesar Rp 2.356.684.399.000 terealisasi 91,05 persen atau sebesar Rp 2.145.529.847.613.126. Belanja tersebut terdiri dari pos belanja Operasional 94,17 persen, belanja Modal sebesar 78,88 persen dan Belanja Tak Terduga sebesar 0,29 persen. Anggota DPRD Kebumen, Sri Susilowati yang menjadi juru bicara Fraksi Gerindra, menyayangkan sekaligus mempertanyakan keseriusan eksekutif dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, belanja daerah sebagian besar masih untuk belanja pegawai, komponen gaji dan tunjangan. "Secara umum memang kelihatan sangat besar nilainya. Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus melakukan evaluasi dan penyesuaian yang jitu terhadap persoalan ini," kata dia saat Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap pelaksanaan APBD 2018, Jumat (14/6). Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kebumen Miftahul Ulum. Hadir pula puluhan anggota DPRD Kebumen. Pihak eksekutif tampak hadir Sekretaris Daerah H Ahmad Ujang Sugiono SH para asisten dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Kebumen. Dia mengungkapkan, pendapatan daerah tahun 2018 hanya terealisasi Rp 352.047.092.281. Ini dari target Rp 364.092.341.000. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 217 mengalami penurunan sebesar 2,70 persen. Pos Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 realisasinya Rp 443.608.862.461. "Kami meminta penjelasan secara komprehensif kelemahan dan kendala apa saja yang ada di lapangan," imbuhnya. Kendati mempertanyakan keseriusan, namun Fraksi Gerindra secara umum mengapresiasi kinerja eksekutif. Kinerja yang baik, sehingga Tahun Anggaran 2018 BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, capaian tersebut hendaknya jangan sampai membuat lupa dan puas diri. "Karena opini WTP belum menjamin tidak adanya temuan-temuan lain. Walaupun WTP kami meyakini tetap ada temuan yang harus diwaspadai dan dicermati sebagai koreksi dan referensi pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang," imbuhnya. (mam)

Sumber: