TKD Dipangkas, Pemkab Kebumen Tunda Sejumlah Proyek

KEBUMEN – Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama DPRD sepakat melakukan efisiensi anggaran. Hai ini menyusul adanya pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar sekitar Rp244 miliar atau 26 persen.

Anggota Badan Anggaran sekaligus Bapemperda DPRD Kebumen, Wahid Mulyadi, mengatakan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 telah diserahkan oleh eksekutif untuk dibahas bersama. Ia menyebut, proyeksi penerimaan daerah tahun depan meleset dari perkiraan awal.

“Asumsi atau proyeksi kita meleset, nilainya lebih rendah sekitar Rp244 miliar,” ujarnya, Rabu (22/10).

Dari jumlah tersebut, salah satu pos yang mengalami pengurangan ialah dana desa, sekitar Rp60 miliar. Namun, detail pengurangan masih menunggu kepastian dari Kementerian Keuangan.

Menurut Wahid, kondisi ini membuat jajaran eksekutif dan legislatif harus menyesuaikan berbagai pos anggaran. Salah satu langkah efisiensi dilakukan pada operasional di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, anggaran di Sekretariat DPRD juga akan dikurangi sekitar Rp7 miliar.

Sejumlah kegiatan fisik pun terpaksa ditunda, seperti pembangunan Kawasan Agrowisata Kebumen dan penataan Alun-alun Gombong yang sedianya dilaksanakan pada 2026.

Sementara itu, Wahid menegaskan bahwa anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak akan dikurangi, meski nilainya besar, mencapai hampir Rp70 miliar.

“Kalau mengurangi JKN, Kebumen bisa tidak mencapai Universal Health Coverage (UHC). Karena itu kami di DPRD sepakat, 2026 harus tetap UHC,” tegasnya.

Ia menambahkan, pos anggaran yang kemungkinan akan dikurangi adalah usulan masyarakat melalui pokok pikiran (Pokir) DPRD serta bantuan langsung tunai (BLT) atau program BPJS dari DBHCHT. Namun, besaran pengurangan masih akan dibahas lebih lanjut.

“Ini kemungkinan yang akan kita tunda dulu. Apakah mengurangi nilai bantuan atau jumlah penerima, itu belum dibahas,” jelas Wahid.

Menurutnya, pembahasan efisiensi anggaran masih akan berlangsung hingga 21 November 2025.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kebumen, Edi Rianto, membenarkan adanya pemotongan TKD sebesar 26 persen. Ia menyebut, seluruh OPD diminta melakukan efisiensi terutama pada belanja operasional.

“Semua anggaran operasional akan kita tekan, hampir di seluruh OPD rata-rata 30 persen. Skala prioritas disesuaikan kembali,” kata Edi.

Ia juga memastikan, anggaran untuk jaminan kesehatan tetap dipertahankan sesuai usulan DPRD.

Sumber: