Miftahul Ulum: Diperlukan SOP yang Jelas Terkait Laporan MBG

KEBUMEN - Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat diperlukan terkait penolakan dan laporan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan begitu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sekolah sebagai penerima dapat menempuh jalur yang tepat.

Hal ini disampaikan oleh Mantan Anggota DPRD Kebumen Miftahul Ulum. Menurutnya mekanisme yang jelas ini sangat penting. Ini juga akan memudahkan pihak sekolah.

Pihaknya menyampaikan saat MBG datang ke sekolah, terdapat pihak guru yang mencicipinya. Lantas jika makanannya tidak sesuai atau basi, apa yang akan dilakukan oleh pihak sekolah. 

"Tentunya pihak sekolah harus menolak. Nah mekanisme penilaiannya ini bagaimana? Terus jika mau melapor kepada siapa. Disinilah pentingnya ada SOP yang jelas," tuturnya, Minggu (5/10).

Pihaknya menegaskan tidak semua siswa dapat mengetahui makanan basi dan tidak. Jangankan siswa beberapa orang dewasa terkadang juga tidak memahami makanan basi.

"Saya sendiri kadang tidak paham makanan basi dan tidak. Bahkan beberapa kali, saat sudah makan, istri baru menyampaikan jika makanan tersebut sudah mulai basi," terangnya.

Dengan ini tidak menutup kemungkinan ada banyak siswa yang tidak memahami makanan basi atau tidak. Terlebih jika MBG disajikan untuk jadwal makan pukul 13.00 WIB.

"Jika untuk makan siang, kondisi siswa tentunya sudah capek dan lapar. Siswa bisa saja melahap makanan meski sudah mulai basi," paparnya.

Adanya mekanisme penolakan dan pelaporan yang jelas alurnya mengenai MBG akan memudahkan pihak sekolah.

"Sekolah harus tegas dan berani melapor dan menolak MBG. Ini jika ditemukan kejanggalan terhadap rupa dan rasa makanan. Prosedur demi keamanan bersama," ucapnya. (mam)

Sumber: