Pengamat Dorong Kesejahteraan Perangkat Desa

KEBUMEN - Para perangkat desa di Kabupaten Kebumen masih berharap statusnya disamakan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan II A berikut penghasilan tetap (siltap)nya.

Pengamat kebijakan Kabupaten Kebumen, Ibnu Nugroho menyampaikan para perangkat desa di Kebumen sebenarnya sudah memiliki siltap. Meski mungkin belum sesuai harapan para perangkat desa, siltap tersebut tak berselisih banyak dengan gaji pokok ASN golongan II A.

Setidaknya hal tersebut terlihat dalam  Perbup Kebumen No. 55 tahun 2024 dan PP No. 11 tahun 2019. Dalam regulasi tersebut diatur siltap Kepala Desa Rp 2,5 juta, Sekdes Rp 2.250.000, dan perangkat desa lainnya Rp 2.025.000 per bulan.

Sementara, untuk gaji ASN golongan II A menurut Perpres 10/2024, gaji pokok sebesar Rp 2.184.000. Dalam Perpres, pemerintah juga mengatur mekanisme penyesuaian dalam jangka waktu tertentu.

"Bedanya regulasi terkait Siltap ini langsung menetapkan jumlah rupiah tertentu, bukan pakai rumus setara gaji pokok PNS. Padahal kalau lihat mekanisme gaji PNS, pasti ada penyesuaian dalam jangka waktu tertentu. Nah, karena Siltap perangkat desa nggak diatur setara gaji PNS, otomatis tidak ikut naik, padahal beban kerjanya terus bertambah," ujar Ibnu kemarin (27/7).

Mungkin, menurut Ibnu, itu pula yang diinginkan para perangkat desa, yakni agar regulasi siltap mereka juga disamakan dengan ASN. Terlebih, UU Desa berubah, dari UU 6/2014 menjadi UU 3/2024. "Namun sampai sekarang, PP turunannya belum ada, jadi banyak yang bingung bagaimana pelaksanaan teknisnya," imbuhnya.

Terlepas dari semua itu, Ibnu mengamini pemerintah perlu mendorong peningkatan kesejahteraan perangkat desa. Karena kalau dilihat, mereka bukan hanya pegawai administrasi biasa, tetapi justru menjadi wajah utama negara di tingkat desa. 

"Bayangkan saja, mereka menangani berbagai persoalan masyarakat, mulai dari urusan kelahiran, kematian, sampai bansos, semua dilayani dengan mendatangi warga langsung," kata dia. (cah)

Sumber: