Banner v.2

Pendapatan Daerah Cilacap Diproyeksi Turun 2,3 Persen

Pendapatan Daerah Cilacap Diproyeksi Turun 2,3 Persen

SUMBANG PAD: Pariwisata Cilacap harusnya mampu menyumbang PAD pada 2020 mendatang. Pembahasan RAPBD Kabupaten Cilacap 2020 CILACAP-Struktur APBD Kabupaten Cilacap 2020 dinilai mengalami perbedaan cukup signifikan kalau dibandingkan dengan APBD 2019. Salah satunya pada proyeksi target pencapaian pendapatan daerah yang mengalami penurunan hingga 2,3 persen atau minus Rp 372,88 miliar. Dari pencermatan fraksi Golkar DPRD Kabupaten Cilacap, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2020 naik 19,93 persen, dana perimbangan turun minus 24,75 persen, dan pendapatan lain-lain yang sah naik sebesar 2,53 persen. "Apa alasan yang mendasari proyeksi penurunan pendapatan daerah tersebut, terutama menurunnya dana perimbangan," ucap Nasun Ketua Fraksi Golkar. Nasun menambahkan, penurunan juga terjadi pada belanja daerah, apabila dibandingkan dengan APBD 2019, rencana APBD 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 362 miliar atau sebesar 20,2 persen. Oleh karena itu, pihaknya meminta penjelasan terkait belanja daerah ini, kenapa terjadi penurunan. Karena, dia menjelaskan, substansi kuantitas belanja daerah adalah dalam kerangka menjaga daya beli masyarakat. "Apakah karena struktur APBD kita fokus pada pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal sehingga mengurangi belanja daerah," imbuhnya. Menurut dia, apabila salah satunya pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp 26,5 miliar menjadi beban daerah, maka menurut dia perlu dilakukan review kinerja BUMD. Walaupun kesepakatan pembiayaan penyertaan modal BUMD tersebut telah disetujui bersama antara eksekutif dan legislatif. "Logika perhitungan kami hasil pengelolaan kekayaan di BUMD yang telah disuntik setiap tahun seharusnya memberikan benefit yang signifikan terhadap pendapatan daerah," ucapnya. Kalau BUMD tidak memiliki target benefit dan tidak memiliki skema investasi BEP (Break Even Poin) atau impas, maka pihaknya menggolongkan pembiayaan penyertaan modal tersebut tidak produktif. Dari sini Fraksi Golkar memahami dan merekomendasikan bahwa sebelum penyertaan modal tersebut diterima BUMD, perlu dilakukan pemaparan management investasi BUMD melalui rapat kerja di komisi yang terkait. "Hal ini penting dilakukan untuk menjamin dan memastikan agar mengurangi resiko ketidak efisiensian pengeluaran pembiayaan APBD 2020 dan tahun anggaran berikutnya," tegasnya. Sementara itu, pihaknya juga menyesalkan terkait rencana defisit anggaran sebesar Rp 180,67 milyar atau sebesar 6,04 persen yang dijelaskan akan ditutup dari perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran 2019. Karena itu seperti mengharapkan sesuatu yang tidak pasti. Paradigma ini menurut dia tidak sehat dan perlu dilakukan review. "Jangan sampai kita cenderung fokus terhadap target SILPA, daripada target optimalisasi target PAD. Jangan sampai SILPA diperoleh dengan mengorbankan belanja barang dan jasa, misalkan dengan pola 'dlosoran' pada penawaran e-proc," tandasnya. Rencananya, penetapan APBD Kabupaten Cilacap tahun 2020 ditarget selesai 30 November 2019 mendatang. Meski demikan, Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nur Hidayat menilai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 sebesar Rp 600,06 miliar, masih terlalu rendah. Padahal Cilacap dinilai masih memiliki banyak potensi. "Target PAD masih terlalu rendah, ini yang kita kritisi. Karena nanti jangan sampai kalau target PAD Rp 600 miliar, tapi padahal masih banyak potensi yang bisa geniot," kata Taufik. Hal tersebut, akan menjadi pembahasan yang serius, baik dari segi sistem maupun peluang. Walaupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap sudah kehilangan PAD sektor pariwisata namun ia menilai Cilacap masih memiliki yang lainnya. "Kita memang kehilangan dari sistem pariwisata tapi masih punya potensi banyak. Ini nanti jadi tanggung jawab bersama. DPRD akan memberikan masukan yang konsumtif dan eksekutif bisa menggali," tegas dia. Lebih lanjut, ia tekankan jangan sampai ada kebocoran retribusi. Selanjutnya, fungsi kontroling DPRD juga akan diterapkan secara maksimal. (nas/ray)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: