Ahmad Luthfi Minta ASN Jadi Problem Solver

SEMARANG, RADARBANYUMAS.CO.ID -  Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya agar menjadi problem solver (pemecah masalah) bagi masyarakat.

Hal  itu disampaikan  saat membuka acara Forum Dialog Kepemimpinan Jawa Tengah dalam Program Eksekutif Daerah (PED) 2026 di Gedung Sasana Widya Praja kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

(BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Rabu 1 April 2026.

Luthfi mengatakan, birokrasi pemerintah harus hadir sebagai birokrasi yang melayani. Karena itu, ASN dituntut cepat, responsif, adaptif, dan mampu menghadirkan solusi nyata atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

BACA JUGA:Kumpulkan Kepala Daerah dan DPRD, Ahmad Luthfi Ajak Bersama-sama Bangun Kesadaran Antikorupsi

“Birokrasi kita adalah birokrasi yang melayani. Yang dilayani dan yang melayani itu setara,” kata Luthfi.

Ia menegaskan, ASN tidak cukup hanya bekerja secara administratif, tetapi harus mampu menyelesaikan persoalan publik secara konkret. Menurut dia, kehadiran birokrasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“ASN harus cepat, responsif, dan mampu melakukan problem solving bagi masyarakat,” tegasnya.

Menurut Luthfi, tantangan pembangunan Jawa Tengah yang besar tidak bisa dijawab dengan pola kerja sektoral. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah membangun teamwork (kerja tim) agar persoalan warga bisa ditangani secara cepat, tepat, dan menyeluruh.

BACA JUGA:Perihal OTT KPK di Cilacap, Gubernur Ahmad Luthfi: Sudah Saya Ingatkan Berulang Kali

Ia mencontohkan, ketika terjadi banjir, longsor, kerusakan infrastruktur, atau persoalan sosial di suatu wilayah, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bergerak bersama sesuai tugas masing-masing. 

“Problem solving masyarakat tidak bisa ditangani sendiri-sendiri. Harus dengan teamwork dan collaborative government,” ujar Luthfi.

Selain menekankan kolaborasi, Gubernur juga mengingatkan birokrasi harus bergerak dalam satu arah pembangunan. Sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan 35 kabupaten/kota, menurut dia, menjadi kunci agar program pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Luthfi juga menyinggung pembangunan Jawa Tengah tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia,  layanan dasar, dan lainnya. Seluruh sektor tersebut, kata dia, harus diperkuat untuk menopang agenda pembangunan daerah.

Sumber: