Kajian LIPI Desak Libatkan Koperasi Secara Sentral

Ketua DPP ASKOPINDO, Frans Meroga Panggabean dalam Webinar Nasional Viunomics #3, bertajuk Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Solusi Multi Dimensi Kebangkitan Koperasi Indonesia: " Akankah Mimpi Itu Segera Menjadi Nyata?" pada Rabu, (16/9). Dalam PEN dan Urgensi Penjaminan Simpanan Koperasi PURWOKERTO - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada koperasi saat ini masih diperjuangkan. Butuh beberapa tahapan proses. Demikian dikatakan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi dalam Webinar Nasional Viunomics #3, bertajuk Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Solusi Multi Dimensi Kebangkitan Koperasi Indonesia: " Akankah Mimpi Itu Segera Menjadi Nyata?" pada Rabu, (16/9). Dalam diskusi yang dipandu Ketua Umum Visi Indonesia Unggul (VIU), Horas Sinaga ini juga menghadirkan Pengawas Ahli Utama KemenKop UKM, Suparno, Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho dan Ketua DPP Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (ASKOPINDO), Frans Meroga Panggabean. "Kementerian Koperasi saat ini sedang memperjuangkan adanya LPS bagi anggota koperasi. Dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, pembentukan LPS koperasi juga menjadi salah satu yang paling didorong. Disaat menunggu proses terbentuknya LPS Koperasi pentingnya peran kerjasama membangun lembaga APEX koperasi," kata Ahmad Zabadi. https://radarbanyumas.co.id/kemenkeu-siapkan-pinjaman-rp10-t-untuk-pemda/ Sementara itu Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho memberi ulasan yang selama ini sudah dikaji oleh LIPI yaitu berdasar survey beberapa bulan terakhir dimasa situasi pandemi Covid-19, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) termasuk koperasi mengalami problema konstruksi pendapatan yang ada di masyarakat akhir-akhir ini. "Ini tantangan dunia perkoperasian secara natural yang fokus pada UMKM. Ternyata dampak Covid-19 sangat relatif tidak terlalu kuat bagi lembaga perbankan. Berbanding terbalik dengan lembaga keuangan non bank termasuk koperasi yang sangat terdampak," kata Agus Eko Nugroho. Agus Eko Nugroho menambahkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) perlu keterlibatan sentral koperasi. Untuk jangka pendek perlu daya penguatan peran IKM, terutama LKM, Koperasi (KSP/USP) dan BMT dalam penyaluran program stimulus menghindari kebangkrutan usaha. Sedangkan untuk jangka menengah dan panjang, penting adanya penguatan kelembagaan dan tata kelola IKM serta Koperasi dalam memobilisasi surplus savings. Terdiri dari pertama, perbaikan regulasi dan penguatan supervisi LKM/KSP/USP dan BMT. Kedua, penguatan SDM, infrastruktur dan managemen LKM/KSP/USP serta BMT. Ketiga, pembentukan lembaga pemeringkat dan Penjamin Simpanan LKM/ KSP/USP dan BMT. Menanggapi hal itu, Ketua DPP ASKOPINDO, Frans Meroga Panggabean mengatakan melalui penjelasan yang disampaikan narasumber dirasa telah lengkap dan menjadi khasanah pemikiran yang luas serta membawa optimisme bahwa koperasi kedepannya akan lebih maju. Apa yang menjadi perjuangan gerakan koperasi selama ini sudah terwakili. Apalagi dengan segera terwujudnya pembentukan LPS pada koperasi walaupun tetap melalui proses. "Biarpun semua juga kembali kepada kami para gerakan koperasi untuk harus selalu introspeksi dan tidak berhenti meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan koperasi. Kami sangat senang bahwa para regulator baik dari Kementerian Koperasi dan LIPI mendengar dan merasakan apa yang selama ini kami butuhkan," kata Frans yang juga Wakil Ketua KSP Nasari ini. (yda)

Sumber: