Banner v.2

Pemulihan Ekonomi Jadi Prioritas RKPD Banjarnegara

Pemulihan Ekonomi Jadi Prioritas RKPD Banjarnegara

SAMBUTAN: Plh Bupati Banjarnegara Syamsudin membuka Musrenbang RKPD Tahun 2023, Rabu (23/3). (ISTIMEWA) BANJARNEGARA - Pemulihan ekonomi dengan peningkatan daya saing daerah menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Derah (RKPD). Melalui pemulihan ekonomi, diharapkan mampu mencapai target indikator makro daerah. Plh Bupati Banjarnegara Syamsudin mengatakan, pemulihan perekonomian melalui peningkatan daya saing daerah menjadi tema rancangan RKPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023. Untuk itu, prioritas daerah diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, penguatan perekonomian daerah berbasis pertanian, peningkatan konektivitas antar wilayah, penanganan kemiskinan ekstrim dan pengurangan pengangguran, peningkatan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kondusivitas wilayah. Melalui prioritas tersebut, diharapkan tercapai target indikator makro daerah. "Diantaranya target pertumbuhan ekonomi diangka 4,50 persen hingga 5,50 persen, persentase penduduk miskin sebesar 15,35 persen sampai dengan 14,35 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan naik mencapai angka 68,34," ungkapnya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2023, Rabu (23/3). Menurutnya, permasalahan pembangunan daerah dari masa ke masa akan terus ada, bahkan bisa jadi semakin banyak. "Dengan keterbatasan kemampuan kita, maka ada sebuah prinsip semangat bersama yang perlu kita jaga," ungkapnya. SAMBUTAN: Plh Bupati Banjarnegara Syamsudin membuka Musrenbang RKPD Tahun 2023, Rabu (23/3). (ISTIMEWA) Syamsudin berharap dengan semangat kebersamaan dalam Musrenbang ini diharapkan bisa menghasilkan perencanaan yang matang untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Banjarnegara semakin baik. Plt Kepala Baperlitbang Banjarnegara Yusuf Agung Prabowo mengatakan Musrenbang ini sebagai salah satu tahapan dari proses penyusunan RKPD 2023. Sebelumnya telah dilaksanakan tahapan-tahapan lain, seperti Musrenbang desa/kelurahan, Forum Konsultasi Publik, Musrenbang kecamatan, Forum Gabungan Perangkat Daerah dan penjaringan pokok pikiran DPRD. "Sampai 22 Maret 2022, masih ada 2.617 usulan yang termonitor dalam proses validasi OPD dengan 673 usulan telah masuk tahap verifikasi di Baperlitbang," jelasnya Selanjutnya tim penyusun dokumen akan segera menyempurnakan rancanagan RKPD sesuai dengan hasil berita acara Musrenbang. Harapannya rancangan akhir RKPD nanti dapat disampaikan untuk difasilitasi Pemprov Jawa Tengah di bulan Mei 2022. "Disaat yang sama, kita juga berharap permohonan izin pada Kemendagri untuk menetapkan RPD 2023-2026 segera turun sehingga kita bisa menetapkan Perbup tentang RPD 2023-2026 sebagai dasar dalam Penetapan perbup tentang RKPD Kabupaten Banjarnegra 2023," ungkapnya. (drn)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: