Duga Linmas Politik Uang, Warga Ancam Demo

KONDISIKAN : Proses mediasi untuk mendamaikan pihak yang tidak terima atas dugaan praktek politik uang pada Pilkades di Desa Beji Kecamatan Pandanarum di balai desa setempat, Kamis (8/8). Pilkades Beji, Kecamatan Pandanarum BANJARNEGARA - Proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Beji Kecamatan Pandanarum disinyalir diwarnai politik uang. Ironisnya, hal ini dilakukan oleh Linmas yang merupakan kerabat dari salah satu calon. Persoalan itu memicu warga berencana menggelar demo pada hari Jumat (9/8) ini Camat Pandanarum Barijadi Djumapedo membenarkan adanya dugaan politik uang ini. "Memang ada, menurut saya realitas politik di tingkat lokal," paparnya usai mediasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Kamis (8/8). Pada Pilkades 31 Juli lalu, di Beji diikuti lima calon. Sedangkan calon terpilih yaitu Supeni yang meraih 649 suara. Adanya indikasi politik uang yang diduga melibatkan Linmas ini membuat kecewa empat calon kades yang tidak terpilih. Menurut dia, dugaan politik uang ini dilakukan oleh Linmas yang merupakan kerabat dari salah satu calon. "Kita tidak menyebut jumlah, tidak tunjuk nama, atau berapa orang," paparnya. Karena dugaan pelanggaran ini, warga berencana berunjuk rasa. Tak ayal, kemarin, Forkompinca berupaya melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi. Mereka memahami jika dugaan praktek politik uang ini memicu ketidakpuasan dari para calon yang tidak terpilih. "Semua ada kelirunya, semua ada kekurangannya. Kita ingin agar Pilkades ke depan lebih baik," ungkapnya. Barijadi mengatakan, selama ini Pilkades di Desa Beji berjalan aman dan kondusif. "Dingin-dingin saja, semenetara sekarang kontesnya sampai enam, setelah seleksi tambahan menjadi lima yang diikuti anak muda," paparnya. Danramil Pandanarum Kapten Inf Asep Zaenal mengatakan, dugaan politik uang ini dilakukan oleh Linmas kepada Linmas lainnya. Namun saat memberikan uang, keduanya sedang tidak mengenakan seragam Linmas. "Tadi saya sudah konfirmasi, Linmas ngasih insentif kepada Linmas. Kebetulan tidak pakaian dinas, sehingga dikiranya money politic," paparnya. Menurut dia, adanya indikasi politik uang ini membuat warga berencana menggelar demo pada Jumat (9/8). Sebelum demo, pihak Forkompinca melakukan pendekatan melalui mediasi untuk rekonsiliasi. (drn/)

Sumber: