PURBALINGGA,RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Angka pengangguran terbuka, kemiskinan dan indeks pembangunan manusia (IPM) masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan jajarannya. Hal itu terungkap saat rapat menentukan 6 Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Rabu 31 Januari 2024, di Operational Room Setda Purbalingga.
Sekda Purbalingga, Herni Sulasti menjelaskan, 6 prioritas ini merupakan penjabaran dari tema RKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2025 yakni "Pemantapan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian Ditopang Oleh Peningkatan Nilai Tambah Sumberdaya Lokal".
"Kita terjemahkan tema tersebut secara prioritas, diantaranya : 1. Peningkatan Kualitas Manusia; 2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif; 3. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat; 4. Peningkatan Pelayanan Publik; 5. Penguatan Desa; 6. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan," kata Sekda Herni Sulasti yang mewakili Bupati Purbalingga, saat rapat Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 itu.
Sekda menyebutkan, hasil evaluasi tahun 2023 di Purbalingga masih terdapat pengangguran terbuka sebanyak 5,61 persen, kemiskinan 14,99 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 70,51 atau di bawah rata-rata provinsi dan nasional.
BACA JUGA:38 Desa Miskin Ekstrem Jadi PR Pengentasan Kemiskinan
BACA JUGA:Tahun 2024, Angka Kemiskinan Purbalingga Ditarget Turun Pada Kisaran 14-15 Persen
"Perencanaan dan anggaran kita harus mengarah pada penyelesaian indikator makro tersebut," tegasnya.
Untuk diketahui, Konsultasi Publik Ranwal RKPD Tahun 2025 ini muaranya adalah untuk dasar penyusunan APBD 2025. Sehingga awal tahun 2024 ini harus sudah bisa memprediksi alokasi anggaran tahun 2025.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Purbalingga, Suroto mengungkapkan, masing-masing prioritas di atas telah ditentukan beberapa target yang harus dicapai tahun 2025. Misalnya : IPM bisa mencapai 71,48, tingkat pengangguran terbuka bisa di bawah 5%, angka kemiskinan berada antara 12,5 - 13,5%, indeks jalan mantap dari 78,83 (tahun 2023) menjadi 85,3 dan banyak target lainnya yang belum disebutkan.
"Kemampuan keuangan daerah tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp 2.074. 056.566.664," katanya. (amr)