Kepatuhan pada aturan dan netralitas KPU menjadi pijakan penting dalam menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang akan dijalankan. Dalam konteks ini, Jokowi memperingatkan akan dampak berbahaya jika kepatuhan aturan dan netralitas tidak dijaga, yang bisa mengganggu keabsahan dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu 2024.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat melaksanakan haknya dengan baik, langsung, bebas, rahasia, dan tanpa adanya diskriminasi.
BACA JUGA:KPU Kabupaten Banyumas Menerima 696 Koli Kotak Suara untuk Pemilu 2024
BACA JUGA:KPU Purbalingga Butuh 20.748 KPPS
"KPU harus melayani semua warga, mengajak mereka untuk menjadi pemilih yang cerdas dengan tidak percaya pada hoaks yang bisa memicu konflik dan perpecahan. Pendidikan politik harus disebarkan secara luas, tidak hanya tentang tahapan Pemilu, tetapi juga mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas," ujar Jokowi.
Presiden menunjukkan keyakinannya bahwa KPU mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sambil menegaskan dukungan penuh dari pemerintah dalam menjaga integritas dan netralitas KPU, sehingga Pemilu dapat berlangsung secara jujur, adil, sukses, dan lancar.
Jokowi juga menyoroti pentingnya penanggulangan penyebaran hoaks yang dapat mempengaruhi proses demokrasi serta mendorong masyarakat untuk terlibat secara cerdas dalam proses pemilihan, tanpa terjebak pada informasi yang tidak benar.
Presiden Jokowi memberikan apresiasi atas upaya KPU dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam Pemilu serta menegaskan perlunya pemahaman yang benar dan mendalam mengenai calon-calon yang akan dipilih.
Dengan kurangnya waktu yang tinggal 45 hari sebelum pelaksanaan Pemilu 2024, Jokowi menegaskan bahwa kerja keras KPU dalam memastikan Pemilu berlangsung secara adil, jujur, dan sukses menjadi bagian krusial dalam menegakkan demokrasi yang berkualitas di Indonesia. (wan)