CILACAP, RADARBANYUMAS.CO.ID - Seluruh desa di Wilayah Kabupaten Cilacap diminta untuk menjadi desa anti korupsi, dimana program tersebut merupakan program dari KPK RI yang mengharuskan 10 desa dalam1 provinsi menjadi desa anti korupsi.
Hal tersebut dikatakan PJ Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar, bahwa di Cilacap terdapat 269 desa yang harus mengimplementasikan budaya anti korupsi.
"Program dari KPK RI yang mengharuskan dari 22 Provinsi minimal dalam 1 Provinsi terdapat 10 Desa anti korupsi, saya minta desa - desa di Cilacap untuk menerapkan hal itu," ujar Yunita disela- sela kegiatannya, Senin 22 Mei 2023.
Menurutnya, hal tersebut bukan merupakan perkara mudah jika dibarengi dengan niat dari masing- masing Pemerintah Desa, seperti pelayanan kepada masyarakat berikut standar - standarnya.
"Kalau Pemdes kan melayani masyarakat yang perlu diperhatikan adalah waktu pelayanan kemudian membutuhkan waktu berapa lama, masyarakat wajib tau itu," lanjutnya.
Kemudian, Pemdes wajib menyediakan kanal atau saluran pengaduan melalui nomor Whatsup atau media sosial, sehingga jika masyarakat enggan untuk datang ke Balai Desa bisa melapaor melalui kanal tersebut.
"Sekarang jamannya smartphone, gunakan untuk saluran pengaduan jadi masyarkat bisa melaporkan apa saja yang perlu dibenahi di lingkup desanya," sambungnya.
Yang tak kalah penting adalah keterlibatan Badan Permuyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan anggaran desa, karena BPD merupakan perwakilan masyarakat, sehingga BPD jelas mengetahui pos- pos mana saja yang membutuhkan penanganan, kemudian anggaran tersebut dijabarkan agar masyarakat paham arah anggaran desa.
"Buat se transparasi mungkin agar masyarakat mengetahui arah anggaran desa untuk apa saja, hal itu kan sudah mencerminkan budaya anti korupsi, asal ada niar dan ketulusan, desa anti korupsi itu akan mudah kita wujudkan," pungkasnya.(jul)