PURWOKERTO, RADARBANYUMAS.CO.ID - Program penerimaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Eks PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kedungbanteng kini terpaksa dihentikan. Hal ini setelah adanya dugaan korupsi. Alhasil, para penerima manfaat kini terancam gulung tikar.
Program Pengguliran dana yang sempat dikelola oleh PT. LKM Kedungmas setelah Program PNPM Mandiri Perdesaan dihentikan kegiatannya pada tahun 2014 silam, kini telah benar-benar disuntik mati.
Akibatnya, sebanyak 180 kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 1.326 orang tidak lagi bisa menerima manfaat.
Sebelumnya, dengan adanya program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) mereka sangat terbantu.
Senin sore (3/4), sebanyak enam warga perwakilan kelompok, mengadukan kasus ini kepada akademisi dari Kampus Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.
Mereka mengaku sangat dirugikan, sedih dan terpukul karena unit usaha yang mereka rintis dengan bantuan DBM Eks PNPM Mandiri Perdesaan kini sudah tidak ada lagi.
"Usaha kelompok kami sangat tergantung dengan adanya bantuan dari dana Eks PNPM Mandiri di Kecamatan Kedung banteng. Bahkan bersama 30 orang anggota, bisa mendapatkan bantuan hingga mencapai Rp 500.000.000," kata Umi Atikoh, anggota Kelompok Kenanga dari Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng.
Namun, lanjut dia, sejak dihentikannya program bantuan tersebut, banyak anggotanya yang kini terpaksa menghentikan usahanya, karena kekurangan modal.
"Mereka tersebar dalam aneka usaha seperti sembako, makanan, peternakan kambing, ikan, ayam, penjual rujak dan usaha lainnya," ujar dia.
Hal tersebutpun mendapat tanggapan akademisi dari Kampus Fisip Unsoed yang kini memang sedang fokus dalam penelitian dana Eks PNPM, Dr Alizar Isna, S.Sos, M.Si.
Menurutnya, Program Eks PNPM semestinya harus tetap berlanjut sebagai instrument membantu masyarakat miskin mengatasi kemiskinannya.
"Dan ketika ada komunitas yang mampu mempertahankan program tersebut, maka sudah selayaknya mereka mendapatkan apresiasi," tandasnya. (mhd)