PURWOKERTO - Ada sekitar 1.140 perangkat desa se Banyumas yang ikut dalam aksi di Jakarta, Rabu (25/1). Pembina PPDI Banyumas, Saifudin mengatakan, ada beberapa agenda tuntutan dalam aksi massa tersebut. Salah satunya adalah mengenai status kepegawaian perangkat desa.
"Khusus perangkat desa, meminta kejelasan status. Apakah PPPK, ASN, atau mau seperti apa," kata dia.
Selain itu, tuntutan lain adalah soal kesejahteraan perangkat desa. "Mulai dari gaji ke-13, serta tunjangan-tunjangan lain," kata dia.
Ada juga soal tanah bengkok desa yang juga akan disuarakan dalam aksi hari ini.
"Sebetulnya, di Banyumas, untuk kesejahteraan dan tanah bengkok sudah final. Karena PPDI dan Satria Praja sudah bertemu langsung dengan Bupati, Wabup, Ketua DPRD Banyumas, dan juga Komisi 1," kata dia.
Untuk tanah bengkok itu merupakan hak asal usul, sehingga di Perda no 31 tahun 2016 menegaskan bahwa bengkok adalah sumber pendapatan desa.
"Saat pertemuan itu, Bupati dan jajarannya serta dari DPRD Banyumas, sepakat kalimat eks bengkok dihapus. Bengkok melekat sebagai tambahan penghasilan bagi kades dan perangkat desa di Banyumas. Sedangkan THR dan gaji ke13 ini menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," tandasnya. (mhd)