PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Awal tahun ini, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM menekankan agar ada prioritas dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
Ia meminta OPD bisa memastikan laporan tersusun dengan baik.
"Kegiatan 2022 harus dipastikan dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan dengan baik. Jangan sampai ada permasalahan," tegasnya, Rabu 11 Januari 2023.
BACA JUGA:DPRD Banyumas Dorong Capaian Vaksin Booster Dua Digenjot Lagi
Tiwi juga mengingatkan jika perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke 6 kali berturut-turut harus berlanjut dan tahun ini bisa meraih kembali.
"Awal tahun ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit. Jangan sampai ada temuan yang mempengaruhi perolehan opini. Target kita bisa raih opini WTP yang ke 7 kalinya," tambahnya.
BACA JUGA:Panggilan Video Grup WhatsApp Bisa Sampai 32 Peserta Loh
Tahun 2022 lalu, harapan Kabupaten Purbalingga mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) belum bisa terwujud, meski 6 kali mendapat opini WTP dari BPK RI Perwakilan Jawa Tengah.
Penyebabnya, parameter indek tata kelola pengadaan (ITKP) di Kabupaten Purbalingga khususnya kategori e-procurement harus masuk kategori B (Baik).
E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet.
BACA JUGA: Ribut Geng Motor di Sidabowa Patikraja, Banyumas VS Cilacap, Tiga Luka-luka, Polisi Buru Geng Motor
“Sesuai Surat Edaran LKPP Nomor 4 Tahun 2021, ITKP minimal baik (B) sebagai aspek indikator antara dalam indeks reformasi birokrasi,” imbuhnya.
Pihaknya mendorong semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan nilai ITKP, minimal dengan fokus pada 5 unsur pembobotan agar nilai ITKP minimal B.
BACA JUGA:Geger Pencurian 10 Kambing di Pekuncen Banyumas, Hilang dalam Semalam Digondol Maling
“Targetnya dapat angka 85 (baik) dimana tahun lalu hanya tercapai 20,02 (Kurang). Di Jateng, baru ada 1 kabupaten berpredikat baik yakni Pekalongan, kemudian 4 kabupaten berpredikat cukup dan 30 kabupaten/kota predikat kurang,” ujarnya. (amr)