PURWOKERTO - Keterbatasan volume sampah yang dapat masuk ke hanggar di Banyumas dan belum semua masyarakat sadar akan upaya pengelolaan sampah pada tempatnya pada akhirnya banyak masyarakat yang masih menggunakan layanan sampah plat hitam.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Persampahan (UPKP) Sokaraja, Aris Sarjono mengatakan dalam pelayanan sampah diistilahkannya sebagai plat hitam karena tidak mau merapat ke pemerintah yang formal. Pemkab Banyumas sendiri sudah tidak mempunyai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Karena sudah tidak memiliki TPA maka mau tidak mau sampah harus diolah di TPS 3R yang resmi.
"Tapi untuk bergabung kesana (TPS 3R) layanan sampah plat hitam pada kesusahan. Kesusahan karena ada pelanggannya," katanya.
BACA JUGA:Duh, Sudah Jadi Perwira Paspampres Malah Perkosa Prajurit Kostrad, Ini Kronologi Lengkapnya
Aris mengakui pihaknya kewalahan untuk selalu menghimbau karena payung hukum dan ancamannya tidak begitu signifikan untuk menimbulkan efek jera. Pengalamannya saat datang memberikan himbauan ke salah satu tempat pembuangan sampah liar di wilayah Kabupaten Banyumas pihaknya sempat akan ditampar oleh pemilik tempat pembuangan sampah.
"Punya perorangan. Mengumpulkan sampah alasannya hanya untuk menimbun tanahnya," terangnya.
BACA JUGA:Indeks Keyakinan Konsumen di Banyumas Terjaga Positif
Dilanjutkannya yang terjadi operasional layanan sampah plat hitam dan tempat pembuangan sampah liar di Banyumas berjalan kucing-kucingan. Selaku kepala UPKP Sokaraja dengan wilayah kerja yang cakupannya sangat luas dengan sarpras di UPKP yang terbatas serta dengan aturan sekarang sampah harus melalui KSM dalam pengelolaannya, UPKP sedikit kewalahan berbicara terkait layanan sampah plat hitam. (yda)