Blangko E-KTP Kosong hingga Akhir Tahun

Lelang Gagal, Kemendagri Usul Produksi oleh BUMN JAKARTA – Stok blangko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dipastikan tidak tersedia hingga akhir tahun ini. Penyebabnya, lelang produksi 8 juta blangko yang awalnya diproyeksikan memenuhi kebutuhan pencetakan hingga awal tahun depan berakhir dengan kegagalan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, kegagalan lelang disebabkan tidak adanya perusahaan yang memenuhi kualifikasi yang diharapkan. ’’Dari lima perusahaan yang ikut tender nasional, gak ada yang memenuhi syarat,’’ ujarnya setelah melakukan MoU Badan Standardisasi Nasional di kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta kemarin (16/11). Karena itu, Tjahjo memerintahkan agar lelang segera kembali dibuka. Diharapkan, stok blangko sudah tersedia pada Januari atau awal 2017. ’’Mudah-mudahan yang sisa 4,7 persen dari 183 juta penduduk wajib KTP selesai pertengahan tahun depan,’’ katanya. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhrullah menjelaskan, empat di antara lima perusahaan yang mendaftar sudah gugur secara administrasi. Sementara itu, satu perusahaan lain dinyatakan tidak memenuhi secara teknis. ’’Kekurangannya di mana? Itu yang tahu orang teknis,’’ katanya. Menurut dia, Kemendagri terpaksa memilih untuk membatalkan lelang tersebut guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari. Untuk mengantisipasi kelangkaan berlangsung lama, kata Zudan, pihaknya sudah membuka lelang baru. Dia berharap perusahaan-perusahaan tersebut mau mengevaluasi sehingga peristiwa serupa tidak terulang. Zudan menambahkan, dalam lelang kali ini, pihaknya langsung memesan 25,9 juta keping blangko dengan menggunakan anggaran 2017 melalui mekanisme pra-DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran). Hal itu, lanjut dia, ditujukan untuk mengantisipasi pengalaman tahun ini yang mengalami ketersendatan akibat pemotongan anggaran. ’’Supaya tidak dipotong-potong lagi. Karena sudah dibayar pada awal tahun anggaran,’’ imbuhnya. Dengan stok 25,9 juta keping blangko, dia memprediksi pencetakan e-KTP aman hingga akhir 2017. Apalagi, sisa warga yang belum menjalani perekaman tercatat hanya 8,7 jutaan orang. Ke depan , Zudan mengusulkan agar blangko maupun chip e-KTP diproduksi perusahaan di bawah badan usaha milik negara (BUMN). Tidak hanya ditujukan untuk keamanan rahasia negara, melainkan juga memberikan kepastian hukum. ’’Supaya tidak ada lagi hambatan karena gagal lelang. Kita butuh berapa langsung lapor. Menteri yang menunjuk terserah BUMN mana,’’ kata pria asal Jogjakarta tersebut. Untuk merealisasikan ide itu, pihaknya akan berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (far/c5/fat/acd)