Menteri Urusan Sipil Palestina Hussein Al Sheikh
JAKARTA - Palestina mulai membuka kembali hubungan dengan Israel. Sebelumnya Palestina memutuskan menangguhkan sementara relasi dengan Tel Aviv menyusul dirilisnya rencana perdamaian Timur Tengah oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
"Sehubungan dengan seruan yang dibuat Presiden Abbas mengenai komitmen Israel terhadap perjanjian yang ditandatangani bilateral dan berdasarkan surat resmi tertulis serta lisan yang kami terima, yang mengonfirmasi komitmen Israel terhadap mereka, sesuai dengan hal tersebut hubungan dengan Israel akan kembali seperti semula," ujar Menteri Urusan Sipil Palestina Hussein Al Sheikh dikutip laman Al Arabiya, Rabu (18/11).
https://radarbanyumas.co.id/pbb-kecam-rencana-israel-caplok-palestina/
Dilansir AFP, pengumuman itu muncul pada malam kunjungan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo ke Israel, di mana hubungan AS-Palestina tengah runtuh.
Pengumuman al-Sheikh juga datang menyusul ucapan selamat dari Abbas kepada presiden AS terpilih Joe Biden. Kemenangan Biden disebut-sebut akan memberikan harapan dalam perbaikan "hubungan Palestina-Amerika".
Biden mengatakan pemerintahannya akan mengembalikan oposisi AS terhadap pemukiman Israel, setelah Donald Trump melanggar kebijakan AS dan konsensus internasional yang sudah berjalan puluhan tahun karena gagal mengutuk pembangunan semacam itu.
"Kami akan melanjutkan kontak dengan Israel tentang masalah keuangan, tentang masalah kesehatan, tentang masalah politik," kata Perdana Menteri Palestina, Mohammed Shtayyeh.
Pada Februari lalu, Mahmoud Abbas mengatakan Palestina akan memutuskan semua hubungan dengan AS dan Israel, termasuk yang berkaitan dengan keamanan. Itu merupakan respons Abbas atas rencana perdamaian Timur Tengah yang disusun pemerintahan Trump.
Dalam rencananya, Trump menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tak terbagi. Ia pun mengakui, pendudukan Israel atas sebagian wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan.
Dengan rencana tersebut, posisi Palestina kian tersisih. Palestina tak bisa lagi mengharapkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan negaranya.
Teritorial yang diinginkan Palestina, yakni berdasarkan garis perbatasan 1967, juga buyar. Sebab Israel telah mencaplok sebagian Tepi Barat dan Lembah Yordan. "Rencana ini mencabut hak-hak warga Palestina, hak kami untuk menentukan nasib sendiri, bebas, dan merdeka, di negara kami sendiri," kata Abbas saat berbicara di Dewan Keamanan PBB pada Februari lalu. (der/fin)