Surat Kepemilikan Sentul Klir

Pemerintah Tunggu Master Plan JAKARTA – Proyeksi MotoGP  2017 yang direncanakan di Sirkuit Sentul, Indonesia menjadi salah satu perhatian pemangku kebijakan olahraga di Indonesia. Setidaknya tanda-tanda progress positif sudah terlihat dengan antusias pengelola Sentul dalam mengiris surat kepemilikan kepada Kemenpora kemarin sore (14/1). Dalam surat tersebut, Hutomo Mandala Putra  yang memegang 82,30 persen saham dan Tinton Suprapto (17,70 persen) tersebut menegaskan bahwa mereka adalah pengelola dan pemegang hak kepemilikan Sirkuit Sentul di bawah naungan PT Sarana Sirkuitindo Utama. Selanjutnya mereka siap bertanggung jawab di depan hukum jika dikemudian hari terbukti berbohong. Gatot S Dewa Broto, Kepala Komunikasi Publik Kemenpora mengatakan bahwa surat tersebut diterima atas permintaan presiden Joko Widodo pasca Rapat Terbatas Senin siang (11/1) lalu. ”Surat sudah kami terima, kini tinggal di follow up untuk mempercepat Keppres untuk persiapan Moto GP,” katanya kepada wartawan kemarin (14/1). Menurut Gatot, persiapan menuju MotoGP harus digarap dengan serius. Keinginan untuk menggelar balap sepeda tersohor di dunia itu juga menjadi harapan semua pihak. Apalagi Indonesia terakhir kali menggelar MotoGP pada musim balap 1997 silam. Tinton Soeprapto, pemegang saham terbanyak kedua Sirkuit Sentul mengatakan dengan adanya kepastian kepemilikan Sirkuit Sentul, diharapkan memperlancar pengadaan MotoGP di Indonesia. “Kalau ada surat kepastiannya kan enak, enggak ada ceritanya di tengah-tengah balapan tiba-tiba nanti ada yang ngaku-ngaku soal kepemilikan,” ujarnya. Tinton melanjutkan pasca penyerahan surat kepemilikan Sirkuit Sentul, pihaknya tengah mempercepat kewajiban yang harus ditunaikan. Yakni master plan yang diberi tenggat waktu hingga 31 Januari 2016 oleh Dorna Sports. “Kalau master plan secara riilnya sudah selesai, tapi kan kami harus menyerahkannya dalam bentuk laporan tertulis. Ini tinggal proses penulisan saja,” ucapnya. Irawan Sucahyono salah satu staf pengelola Sirkuit Sentul menambahkan, master plan tersebut sejatinya merupakan keseluruhan rancangan pengadaan balapan MotoGP. Itu terkait pula dengan susunan kepanitiaan, gambaran umum beberapa bagian yang akan direnovasi, dan selainnya. “Targetnya minggu ini kami selesaikan,” ujar Irawan. Mengenai desain sirkuit, Irawan mengatakan Hermann Tilke selaku konsultan masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres) sebagai bentuk kepastian penyelenggaraan MotoGP di Indonesia. “Kalau hal itu di negara-negara lain pun sama, semua kepastian dari Presiden. Tilke pun juga tahu itu, makanya dia nunggu Keppres,” tambah Irawan. (nap/mat)