ILUSTRASI
JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump segera mengeluarkan perintah eksekutif untuk melarang penggunaan aplikasi TikTok di negaranya pada Sabtu (1/8). Hal ini dipertimbangkan atas masalah keamanan.
Aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan asal Cina, ByteDance tersebut sebelumnya dikhawatirkan oleh pejabat keamanan AS dapat digunakan untuk mengumpulkan data pribadi warga Amerika. Tercatat hingga saat ini ada 80 juta pengguna aktif TikTok di Negeri Paman Sam.
Dilansir dari Reuters, larangan ini akan menjadi pukulan besar bagi pemilik TikTok, ByteDance yang berbasis di Beijing menjadi salah satu dari segelintir konglomerat China yang secara global menjadi kesuksesan komersial dari aplikasi.
"Terkait TikTok kami akan melarang mereka di AS, dan saya akan menandatangani dokumen itu besok," kata Trump dilansir dari Reuters, Sabtu (1/8).
Sebelumnya, sejumlah anggota Parlemen AS mengangkat masalah intelijen dan privasi tentang kepemilikan ByteDance. Perusahaan itu kemudian membantah tuduhan bahwa mereka membagikan data pengguna TikTok dengan Cina.
Pada Selasa (28/7) lalu, sekelompok senator dari Partai Republik AS mengirim surat bersama ke Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODHI).
Dalam surat tersebut, mereka menyuarakan kekhawatiran bahwa TikTok dapat digunakan Pemerintah China untuk mengintervensi jalannya pemilihan presiden AS pada November mendatang.
"Kami sangat khawatir bahwa (Partai Komunis Cina) dapat menggunakan kontrolnya atas TikTok untuk mengubah atau memanipulasi percakapan (politik) untuk menabur perselisihan di antara orang Amerika serta untuk mencapai hasil politik yang disukai," kata mereka dalam suratnya.
Operasi ByteDance di AS juga dilaporkan telah ditinjau oleh Komite rahasia untuk Penanaman Modal Asing. Menurut Trump, selain perintah eksekutif, tindakan dapat diambil atas masalah ini dengan menggunakan kekuatan ekonomi.
"Saya memiliki kewenangan tersebut," ujarnya.
Langkah yang rencananya diambil oleh Trump itu pun dinilai menjadi pukulan besar bagi ByteDance. Hingga saat ini, juru bicara TikTok Hilary McQuaide menolak mengomentari langkah itu.
"Perusahaan tetap percaya diri dalam keberhasilan jangka panjang aplikasi hiburan tersebut," pungkasnya.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, AS menyebut, hampir semua perusahaan Cina sebagai ancaman keamanan karena Undang-Undang keamanan internet China yang memungkinkan pemerintah untuk meminta akses ke data mereka.
Hingga saat ini pihak TikTok belum memberikan komentar terkait rencana yang dilontarkan Trump. (der/fin)