TPA Kaliori Kembali Dibuka
PURWOKERTO -Polemik sampah mulai terurai. Setidaknya, Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Kaliori dibuka sejak kemarin, Minggu (27/5). Warga setempat sudah kembali memperbolehkan truk sampah masuk, dan membawa sampah ke TPA.
Plh Bupati Banyumas Ir H Wahyu Budi Saptono MSi mengatakan terus turun ke lokasi dan berdialog dengan warga terdampak di Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor, Sabtu (26/5) petang. Dari pertemuan tersebut disepakati bahwa, TPA Kaliori dapat dibuka.
"Setelah ada persamaan persepsi dengan warga setempat, TPA Kaliori bisa dibuka kembali," kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas, Ir Didi Rudwianto SH MSi, saat mendampingi Plh Bupati.
BERSIHKAN Petugas DLH Kabupaten Banyumas saat menyapu di jalanan kota Purwokerto. (Dimas Prabowo/Radar Banyumas)
Menurtnya, Pemkab Banyumas segera melakukan langkah-langkah pembenahan sejumlah infrastruktur di TPA setempat. Pembuatan talud dan bronjong menjadi prioritas untuk mengatasi masalah ini. Selain membenahi infrastruktur di TPA Kaliori.
"Pemkab Banyumas kini tengah menyiapkan pola pengelolaan sampah yang lebih komprehensif," kata Didi.
Nantinya, kata dia, konsep tempat pembuangan akhir (TPA) akan berubah menjadi tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) dalam bentuk hanggar.
Ia mengatakan, setiap truk pengangkut akan menurunkan sampah di hangar dan sampah-sampat tersebut langsung dipilah oleh tenaga-tenaga pemilah (pemulung) sehingga hanya menyisakan residu sepuluh persen. Residu tersebut ditimbun atau langsung dibakar dan hasil pembakarannya bisa dimanfaatkan untuk keperluan produktif sebagai campuran bahan batako dan lainnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Suyanto, menegaskan Pemkab Banyumas sudah merencanakan pembangunan TPST di enam titik. Keenam titik tersebut tersebar di enam wilayah eks-kawedanan.
"Saat ini TPST Ajibarang sedang dalam tahap pembangunan. Lima TPST lainnya akan segera menyusul," kata Suyanto.
Beberapa saat sebelum menemui warga terdampak di Kaliori, Plh Bupati telah berkoordinasi dan meminta masukan dari jajaran Forum Komunakasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) terkait penanganan persoalahan sampah yang cukup menyita perhatian publik itu. (hkm/ttg)