Sementara itu, Komisi D DPRD Banyumas mengaku prihatin dengan krisis guru yang terjadi di Banyumas.
Pasalnya, pendidikan menjadi salah satu sektor prioritas, disamping sektor-sektor lainnya. Wakil Ketua Komisi D DPRD Banyumas, Shinta Laila SH MH mengatakan akan secepatnya berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Banyumas. Menurutnya, permasalahan krisis guru di Banyumas menjadi persoalan yang mendesak, karena pendidikan menjadi dasar atau tolok ukur kemajuan generasi muda suatu daerah.
"Kita harus berkoordinasi dulu dengan Dindik, apakah benar di Banyumas memang kekurangan guru. Kalau melihat tidak adanya rektrutmen CPNS sejak dua tahun terakhir, dan banyaknya guru yang pensiun, saya rasa memang bisa terjadi. Namun tetap harus dipastikan dulu, kebutuhannya berapa dan idealnya berapa," ujarnya.
Tidak hanya itu, permasalahan kekurangan guru juga sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah, terutama terkait rekrutmen aparatur sipil negara, yang menjadi kewenangan dari Kemenpan RB. "Jadi setelah ada data yang valid dari Dindik, Komisi D akan berusaha berkonsultasi dengan Kemenpan RB untuk memberikan masukan dan mendorong untuk segera melakukan rekrutmen CPNS," tegasnya.
Menurutnya, saat ini juga sudah banyak guru honorer K2 yang belum diangkat menjadi CPNS. Sehingga seharusnya permasalahan krisis guru dapat diminimalisir dengan pengangkatan guru honorer K2 tersebut.
Perbandingan yang sangat besar antara jumlah tenaga pendidik dan siswa, menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan. Pasalnya, hal itu jelas akan sangat menghambat proses belajar mengajar di lingkungan pendidikan formal. "Pemerintah daerah juga perlu mendorong hal itu melalui beberapa hal, termasuk usulan kebutuhan guru kepada pemerintah pusat," katanya.(bay/acd)