PURWOKERTO- Kalangan DPRD Banyumas juga ditutut lebih transparan. Tidak hanya dalam perencanaan, tetapi juga berkaitan dengan anggaran. Melalui program e-planning dan e-budgeting yang akan dimulai tahun 2018 dan 2019, anggota DPRD diajak untuk turut serta dalam upaya pencegahan korupsi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan (Bapelitbang) Daerah Kabupaten Banyumas, Eko Prijanto mengatakan secara operasional aplikasi e-planning rencananya akan dilakukan pada tahun anggaran 2018, sedangkan untuk e-budgeting baru akan dilakukan mulai tahun anggaran 2019.
"E-planning dan e-budgeting ini digunakan sebagai alat dalam proses perencanaan dan penganggaran. Melalui sistem yang berbasis internet, maka nantinya semua perencanaan dan penganggaran dapat diakses oleh publik. Ini juga sebagai salah satu alat untuk pengawasan," ujarnya saat memberikan paparan mengenai e-planning kepada seluruh anggota DPRD Banyumas, Kamis (16/2) kemarin.
Eko menjelaskan, e-planning menjadi salah satu untuk memudahkan perencanaan baik usulan masyarakat, usulan desa, usulan DPRD, hingga usulan pemerintah daerah. Dari usulan-usulan tersebut diinput ke dalam aplikasi e-planning, dan dijadikan sumber materi pelaksanaan musrenbang baik di tingkat kecamatan, forum SKPD, maupun musrenbang kabupaten.
Usulan-usulan yang diterima, lanjut dia, nanti akan dibahas secara detil sebelum diverifikasi dan dijadikan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
"Namun perlu diperhatikan, usulan pembangunan yang diverifikasi harus sesuai dengan hasil pembahasan dalam forum musrenbang. Oleh karena itu hasil pembahasan juga harus tertuang dalam e-planning. Sehingga admin hanya bisa melakukan verifikasi sesuai dengan hasil pembahasan dalam forum musrenbang," tegasnya.
Dijelaskan, masing-masing Anggota DPRD juga akan diberikan akses dalam featur DPRD. Sehingga masing-masing anggota DPRD bisa memasukkan usulan-usulan yang didasarkan hasil reses atau semacamnya. "Usulan itu nanti baru dibahas dalam forum musrenbang. Jadi tidak langsung diverifikasi, tetap harus melalui prosedur musrenbang," jelas Eko.
Menurutnya, kontain tampilan e-planning dapat dilihat oleh publik selama 24 jam dengan sistem real time. Adapun yang dapat dilihat yaitu, usulan-usulan perencanaan pembangunan baik dari masyarakat, desa, DPRD, maupun pemerintah daerah. Lalu juga ada status usulan baik yang sudah diverifikasi maupun yang belum, sehingga dapat terlihat mana usulan yang lolos mana yang tidak.
"Tidak hanya itu, rencana kerja SKPD juga dapat diikuti perkembangannya secara real time. Sehingga publik juga dapat mengawasi progres pembangunan di masing-masing SKPD," tandasnya.
Anggota DPRD Banyumas dari Fraksi PKS, Eko Purwanto mengaku sangat mengapresiasi dan mendukung program e-planning tersebut. Menurutnya, semakin transparan proses perencanaan dan penganggaran terhadap pembangunan, maka akan berimbas pada minimnya penyimpangan atau korupsi. Sehingga pembangunan juga dapat berjalan lebih maksimal.
"Saya juga minta agar pelaksanaan e-budgeting juga bisa segera dilakukan bersamaan dengan e-planning. Sehingga keduanya dapat berjalan bersama. Kalau sesuai rencana tadi kan e-planning dilaksanakan pada tahun 2018, lalu e-budgeting baru disusulkan pada tahun 2019. Lebih cepat maka akan lebih baik," ujarnya.
Anggota DPRD Banyumas lain, dari Fraksi PDIP, Subagyo mengatakan hal senada. Meski demikian, dia berharap tetap dilakukan pembahasan atau pemberkasan secara manual. Sehingga tidak hanya bergantung pada sistem online. Selain kendala jaringan, dengan adanya pemberkasan manual seperti biasanya, juga dapat dijadikan pembanding proses e-planning ke depannya.
Lalu berkaitan dengan pagu, menurutnya tadi juga belum dijelaskan alur koordinasi, jika terjadi kesalahan atau ingin ada upaya pembenahan rencana dan penganggaran. Pasalnya, pagu anggaran kerap berbeda dengan program yang sudah ditetapkan. "Tadi sudah saya tanyakan. Meski ada e-planning, pembahasan dan pemberkasan secara manual masih tetap berjalan. Secara umum saya mengapresiasi hal tersebut," tegasnya. (bay/acd)