Pemkab Diminta Ikut Tanggung Jawab

Transmigran yang Telantar di Toraja PURWOKERTO - Pemkab Banyumas yang menjadi salah satu daerah asal transmigran yang ditelantarkan selama lima tahun di Toraja, diminta ikut bertanggung jawab. Pasalnya, saat ini mereka menolak dikembalikan lagi ke lokasi transmigrasi. "Dalam MoU, jika terjadi permasalahan maka kedua belah pihak yakni daerah pengirim dan daerah tujuan sama-sama bertanggungjawab. Kami ingin dikembalikan ke kampung halaman saja, dan dibantu permodalan untuk membuat tempat tinggal dan usaha baru," kata Ketua Rombongan Transmigran telantar, Dwi Hartono asal Lumbir saat dihubungi lewat telepon selulernya, kemarin. Dwi mengatakan, pihak Dirjen Transmigrasi dan Dinas Transmigrasi Sulsel dan Pemkab Toraja Utara tetap memaksa agar mereka kembali ke lokasi transmigrasi. Mereka menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan warga transmigrasi, yakni minta dipulangkan dan diberi ganti rugi setelah ditelantarkan selama lima tahun. "Kami sempat ditawari mau dibelikan tiket kapal laut supaya kembali. Tapi kami sudah sepakat tidak akan kembali ke sana (Toraja Utara, red), karena kondisinya sangat tidak layak. Masa kami harus mengulang penderitaan selama lima tahun sebelumnya," ujarnya. Setelah ditampung dua hari di Balai Besar Pengembangan Pelatihan Transmigrasi di Jalan Penganten Ali No 71 A, Ciracas Jakarta Timur, Sabtu (23/1) ini, mereka akan kembali menginap di halaman Komnas HAM. "Kami berharap Komnas HAM dan DPRD mau menjembatani karena dari pihak kementerian dan daerah tujuan sepakat memaksa kami untuk pulang. Harusnya mereka bisa menyadari bahwa tanah di sana begitu tandus dan terjal serta tidak cocok untuk pertanian, karena daerahnya berada di ketinggian 75 dari permukaan laut," ungkapnya. Diketahui, ada 20 keluarga atau 64 jiwa dari total 27 keluarga transmigran telantar yang berasal dari Jateng, Bali dan NTT. Transmigran dari Jateng berasal dari Banyumas, Cilacap, Wonogiri, Solo dan Banjarnegara. Selasa (19/1), mereka bersama transmigran lainnya tiba di Jakarta untuk mengadu ke Komnas HAM. (why/sus)